Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1346
Title: Implementasi Surat Edaran PAn-RB Nomor : B/2335/07/2015, Perihal Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 (Studi ASN Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Labuhan Batu)
Authors: Safitri, Ramadhani
Keywords: Netralitas;ASN (Aparatur Sipil Negara);Birokrasi;Implementasi
Issue Date: 2016
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Civil Servant existence or now more commonly known as the State Civil Apparatus (SCA) is a part of society that has the same right to vote in the election and to be elected as the prospective head region. This means that there is no prohibition for the State Civil Apparatus to participate in political election’s competition. However, the participation of the State Civil Apparatus in an attempt to win one of the candidates who competed in the General Election of course prohibited. The link between electoral and bureaucratic of which are clearly visible from the prohibition for bureaucratic apparatus to become members and officials as well as the Political Parties must resign from the Civil Service. This prohibition implies SCA’s neutrality in the elections, so that the bureaucracy is not politicized and polarized by certain political interests. For this study was done to see the extent of implementation from Circular of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform on SCA’s Neutrality and Prohibition of Use on Government Assets at elections yesterday in the Investment Board and Integrated Licensing Services of Labuhanbatu District. The approach used in this study is a qualitative approach, with descriptive analysis with in-depth interviews on any key informants. Research conducted at the location of the Investment Board and Integrated Licensing Services of Labuhanbatu District at 2015’s Simultaneous Election. Why have Labuhanbatu and Investment Board and Integrated Licensing Services as a research object, because Labuhanbatu is one of the area that implement Simultaneous Elections in 2015 in 33 Districts/cities at North Sumatera Province, there are 21 districts/cities that participated in the Simultaneous Elections and Investment Board and Integrated Licensing Services normally be one source of financing the election issued.
Description: Keberadaan Pegawai Negeri Sipil atau sekarang lebih dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam pemilukada dan dipilih sebagai calon kepala daerah. Artinya tidak ada larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk ikut dalam kompetisi politik digelanggang pemilukada. Namun keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam upaya memenangkan salah satu calon yang ikut berlaga dalam Pemilukada tentu saja dilarang. Keterkaitan antara Pemilu dan Birokrasi. diantaranya secara jelas tampak dari adanya larangan bagi aparatur birokrasi untuk menjadi anggota dan pengurus Partai Politik serta keharusan mengundurkan diri dari PNS. Larangan ini mengimplikasikan netralitas ASN dalam Pemilu, sehingga birokrasi tidak terpolitisasi dan terpolarisasi oleh kepentingan politik tertentu. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pilkada kemarin di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam pada setiap informan kunci. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilukada serentak tahun 2015. Mengapa dipilih Labuhanbatu dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai objek penelitian, karena Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara dari 33 Kabupaten/Kota, terdapat 21 Kabupaten Kota yang ikut dalam pilkada serentak ini dan Badan Perizinan biasanya menjadi salah satu sumber pembiayaan pilkada dari ijin-ijin yang dikeluarkan
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/1346
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141801032_file 1.pdfCover103.71 kBAdobe PDFView/Open
141801032_file 2.pdfAbstract67.49 kBAdobe PDFView/Open
141801032_file 3.pdfIntroduction73.69 kBAdobe PDFView/Open
141801032_file 4.pdfChapter I69.71 kBAdobe PDFView/Open
141801032_file 5.pdfChapter II119.46 kBAdobe PDFView/Open
141801032_file 6.pdfChapter III51.35 kBAdobe PDFView/Open
141801032_file 8.pdfReference65.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.