1. Digital Repository Universitas Medan Area
2. Master Theses (MT)
3. MT - Master of Public Administration

Title:	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang di Pantai Barat Sumatera Utara
Authors:	Maragunung
metadata.dc.contributor.advisor:	Rangkuti, M. Ridwan Kardhinata, E. Harso
Keywords:	implementasi kebijakan;kebijakan pengelolaan;terumbu karang
Issue Date:	2004
Publisher:	Universitas Medan Area
Description:	Potensi terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara cukup besar, sehingga perlu dikelola dengan baik agar tetap lestari. Dari hasil penelitian POSTERI - LlPI tahun 2002, kondisi terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara telah banyak yang mengalami kerusakan. Terjadinya kerusakan ini akibat cara-cara penangkapan ikan secara ilegal yaitu dengan menggunakan bom, racun serta pengambilan karang oleh masyarakat untuk bahan bangunan. Rusak nya ekosistem terumbu karang akan dapat menghilangkan fungsinya sebagai plasma nutfah untuk perairan laut, yang pada gilirannya akan mengurangi populasi ikan di perairan karang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya dasar kebijakannya, kelembagaan dan sumber daya keuangan memberikan pengaruh terhadap kelestarian terumbu karang. Bentuk penelitian yang dipergunakan adalah metode analisis deskriptif dengan memusatkan perhatian kepada kabijakan-kebijakan pemerintah tentang pengelolaan terumbu karang baik yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Sumber daya manusia pada Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara belum memadai baik dari segi jumlah, tingkat pendidikan maupun dari spesialisasi pendidikannya b. Sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk pengelolaan terumbu karang di pantai Barat Sumatera Utara relatif kecil baik dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias dan Tapanuli Tengah. c. Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari pengelolaan terumbu karang telah ada namun belum menjadi perioritas bagi instansi yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara. Dengan demikian lmplementasi kebijakan belum mencapai sasaran yang diharapkan. d. Kerja sama antara instansi terkait dalam pengelolaan terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara belum ada, pelaksanaan kegiatan baru pada tingkat koordinasi perencanaan.
URI:	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9956
Appears in Collections:	MT - Master of Public Administration

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.