Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9778
Title: Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengiriman Barang Berharga atau Dokumen oleh PT. Pos Indonesia
Authors: Rabitha, Ridha
metadata.dc.contributor.advisor: Hasibuan, Abdul Lawali
Lubis, Anggreini Atmei
Keywords: pengiriman pos;perlindungan konsumen;postal delivery;consumer protection
Issue Date: 13-Sep-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Postal delivery is the embodiment and function of transportation, ie moving goods or people from one place to another, with a view to improving the usability and value among nations. The organization of the post is directed to support development by strengthening the best service possible for the people throughout the country and strengthening cooperation in relations between nations. The problem in this research is how the implementation of Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection against the delivery of valuables or documents by PT. POS Indonesia and how the dispute settlement of business actors in case of loss to consumers according to the Consumer Protection Act. The method of data collection is using 2 (Two) methods: Library Research (Library Research) is by doing research on various sources of reading that is books, legal magazines, the opinions of scholars, laws law Civil Code Act No. 8 of 1999 on consumer protection and Law No.38 of 2009 on Post. Field Research (Field Research) is by doing spaciousness in this case researchers directly conduct studies at PT. Pos Indonesia by taking related data about the researcher's problem. Implementation of Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection against the delivery of valuables or documents by PT. POS Indonesia is in conformity with Article 4 of Law no. 8 of 1999 namely Right to comfort, security and safety in consuming goods and / or services, Right to choose goods and / or services and obtain goods and / or services according to exchange rate and promised condition and guarantee. Right to right, clear and honest information about the condition and guarantee of goods and / or services. The right to be heard of opinions and complaints on goods and / or services used. The right to appropriate advocacy, protection, and dispute resolution efforts for consumer protection. Form of dispute settlement of business actors in case of loss to consumers according to the Consumer Protection Law Article 7 is to provide compensation, indemnification and or compensation for losses arising from the use, use and utilization of traded goods and or services. Provide compensation, indemnity and / or reimbursement if the goods and / or services received or utilized are not in accordance with the agreement. Article 28 of Law no. 38 of 2009 concerning Posts, that postal service users shall be entitled to indemnification in the event of a loss of mail, damage to the contents of the parcel, the delay of the item or the inconsistency between the goods delivered and the received.
Description: Penyelenggaaraan pos merupakan perwujudan dan fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai antar bangsa. Penyelenggaraan pos diarahkan untuk menunjang pembangunan dengan mempererat pelayanan yang sebaik mungkin bagi masyarakat di seluruh tanah air dan mempererat kerja sama dalam hubungan antar bangsa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pengiriman barang berharga atau dokumen oleh PT. POS Indonesia dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa pelaku usaha jika terjadi kerugian terhadap konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode pengumpulan data adalah mempergunakan 2 (Dua) metode: Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang No.38 Tahunn 2009 tentang Pos. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini peneliti langsung melakukan studi pada PT. Pos Indonesia dengan mengambil data terkait tentang permasalahan peneliti. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pengiriman barang berharga atau dokumen oleh PT. POS Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Bentuk penyelesaian sengketa pelaku usaha jika terjadi kerugian terhadap konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 adalah Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pasal 28 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, bahwa pengguna layanan pos berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan kiriman atau ketidaksesuai antara barang yang dikirim dan yang diterima.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9778
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ridha Rabitha - Fulltext.pdfFulltext921.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.