Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9047
Title: Aspek Yuridis Perjanjian Pemanfaatan Jasa dan Fasilitas Bongkar Muat Barang Antara PT. Pelindo Belawan dengan Perusahaan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Belawan ( Studi di PT. Pelindo Belawan )
Authors: Batubara, Muda Hasanuddin
metadata.dc.contributor.advisor: Muis, Abdul
Rahmaniar
Keywords: aspek yuridis perjanjian, bongkar muat barang
Issue Date: Sep-2011
Publisher: Universitas Medan Area
Description: Salah satu hal yang penting dari aktivitas Pelabuhan adalah pelaksanaan bongkar muat barang. Pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan tentunya didasari oleh suatu hukum perjanjian yaitu perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang yang dilakukan dengan antara PT. Pelindo Belawan dengan Perusahaan Bongkar Muat Barang. Pembahasan skripsi ini mengetengahkan permasalahan bagaimana proses terjadinya perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang dan bagaimana aKibat huKum dari wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang? Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada PT. Pelindo Belawan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses terjadinya perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang adalah telah sepakatnya pada hal pokok mengenai perjanjian yang mereka perbuat dan sepakat mereka tersebut diteruskan dalam suatu penandatanganan akan perjanjian yang telah mereka sepakat. Akibat hukum dan wanpreswi salan safu pihak dalam perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang adalah pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban membayar ganti rugi berupa bunga denda dan pokok dari kerugian yang ditimbulkannya. Pada penelitian disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian PT. Pelindo dengan perusahaan pengelola bongkar muat barang di Belawan hendaknya dapat membuat landasan perjanjian mereka dalam bentuk tertulis, yang terdiri dari klausula-klausula tentang hak dan kewajiban, sehingga apabila timbul hal-hal yang diinginkan dibelakang hari, maka dapat dipedomani surat perjanjian tersebut.Pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang dilakukan secara musyawarah hendaknya dapat dipertahankan terus, sehingga engan demikian rasa permusuhan tidak ditimbulkan sebagaimana halnya jika diselesaikan melalui pengadilan.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9047
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
038400001_Muda Hasanuddin Batubara.pdfFulltext3.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.