Problematika Ketidakjelasan Substansi Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Faktor Perlunya Revisi

Munawir, Zaini

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8579

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Munawir, Zaini	-
dc.date.accessioned	2018-04-11T08:48:30Z	-
dc.date.available	2018-04-11T08:48:30Z	-
dc.date.issued	2017	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8579	-
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	ketidakjelasan substansi	en_US
dc.subject	UU nomor 5 tahun 1990	en_US
dc.subject	perubahan UU nomor 5 tahun 1999	en_US
dc.title	Problematika Ketidakjelasan Substansi Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Faktor Perlunya Revisi	en_US
dc.type	Presentation	en_US
dcterms.abstract	UU Nomor 5 Tahun 1999 hadir di Indonesia memiliki latar belakang keadaan masyarakat Indonesia Tahun 1997 yang mengalami krisis moneter dan hampir bangkrutnya Negara Indonesia secara ekonomi, dan ditambah lagi tahun berikutnya 1998, bangsa dan Negara kita menghadapi keadaan gelombang ketidak percayaan rakyat kepada Pemimpinnya yang berujung kepada suksesi dan reformasi dan hampir bubarnya secara Politik Negara dan Bangsa Indonesia, sehingga dengan segala keterpaksaan, bangsa dan Negara Indonesia memohon bantuan IMF dan segera ditindaklanjuti dengan adanya Letter of Intent antara IMF dan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk recovery ekonomi Indonesia dan kemudian inisitiatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan dibantu GTZ dari Jerman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), sehingga UU Nomor 5 Tahun 1999 terkesan “terburu-buru” dan “mengejar target”, sehingga kita sama-sama melihat di dalam subtansi Undang-undang tersebut banyak “ketidak jelasan” walaupun dalam penjelasan undang-undang tersebut “cukup jelas”, sehingga setelah 17 Tahun Undang-Undang tersebut berlaku, dirasakan perlunya diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih jelas dan menjamin terlaksananya apa yang disebut sebagai demokrasi ekonomi di Indonesia.	-
Appears in Collections:	Presentation

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999.pdf	Fulltext	2.87 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record