Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/844
Title: Peranan Imigrasi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Imigran Illegal Terkait Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan)
Authors: Cahya, Ujang
Keywords: Imigran;Imigran Illegal;illegal Fishing
Issue Date: 2016
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: As one of the islands where Indonesia has marine resources are very abundant. On such conditions and resulting kekurangmaksimalan in the management of marine Indonesia then there Fisihing illegal foreign citizens who do so status as illegal immigrants. The problems posed in this research is how to setup a criminal offense related to illegal immigrants illegal fishing, how the role of immigration on the prevention of illegal immigration-related illegal fishing in Indonesian waters and how barriers and solutions facing Class II Belawan Immigration Office in the prevention of criminal offenses related to illegal immigrants illegal fishing. The data analysis used in this study is qualitative analysis is a process to organize and sort the data into patterns, categories and basic outline that match the theme and can be formulated a working hypothesis as suggested by the data. Results of research and discussion describes setting up a criminal act related to illegal immigrants illegal fishing accommodated by two laws, namely Law No. 6 Year 2011 on Immigration on foreigners who enter Indonesia without examination of immigration officials and is not equipped with a document and act as crew perpetrators of illegal fishing and illegal fishing deeds are accommodated by the provisions of Law No. 31 of 2004 amended by Law Law No. 45 of 2009. The role of immigration on the prevention of illegal immigration-related illegal fishing in Indonesian waters less have a role. This is due to the act of illegal fishing is incorporated in the provisions of the fishery so that the competent authorities in the field are the Navy, Police and investigators Fisheries. Barriers faced Class II Belawan Immigration Office in the prevention of criminal offenses related to illegal immigrants illegal fishing is the lack of infrastructure, the presence of a gap in the rules (laws) that exist so as to provide an opportunity for the perpetrator to enter the territorial waters of Indonesia, the lack of traction on the handling of the perpetrators of the illegal fishing , cases of illegal fishing proportionately no place in the media and a lack of coordination between departments involved in addressing issues of illegal fishing in Indonesia.
Description: Sebagai salah satu wilayah kepulauan dimana Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah. Pada kondisi yang demikian dan diakibatkan kekurangmaksimalan dalam pengelolaan hasil laut Indonesia maka terjadi illegal fisihing yang dilakukan warga negara asing sehingga berstatus sebagai imigran illegal. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana imigran illegal yang terkait illegal fishing, bagaimana peranan imigrasi terhadap pencegahan imigran gelap terkait illegal fishing di perairan Indonesia dan bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam pencegahan tindak pidana imigran gelap terkait ilegal fishing. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan tindak pidana imigran illegal yang terkait illegal fishing diakomodasi oleh dua perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi dan tidak dilengkapi dengan dokumen dan bertindak sebagai anak buah kapal pelaku illegal fishing dan perbuatan illegal fishing yang diakomodasi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Peranan imigrasi terhadap pencegahan imigran gelap terkait illegal fishing di perairan Indonesia kurang memiliki peran. Hal tersebut disebabkan perbuatan illegal fishing adalah dimasukkan dalam ketentuan tentang perikanan sehingga pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut adalah TNI Angkatan Laut, Kepolisian dan PPNS Perikanan. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam pencegahan tindak pidana imigran gelap terkait ilegal fishing adalah kurangnya sarana dan prasarana, terdapatnya celah pada aturan (hukum) yang ada sehingga memberikan peluang bagi pelakunya untuk memasuki wilayah perairan Indonesia, kurang tegasnya penanganan para pelaku illegal fishing, kasus illegal fishing tidak mendapat tempat secara proporsional di media massa dan kurangnya koordinasi antar departemen yang terkait dalam mengatasi masalah yang menyangkut illegal fishing di Indonesia.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/844
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131803051_file 1.pdfCover113.27 kBAdobe PDFView/Open
131803051_file 2.pdfAbstract90.42 kBAdobe PDFView/Open
131803051_file 3.pdfIntroduction91.11 kBAdobe PDFView/Open
131803051_file 4.pdfChapter I210.18 kBAdobe PDFView/Open
131803051_file 5.pdfChapter II179.06 kBAdobe PDFView/Open
131803051_file 6.pdfChapter III86.59 kBAdobe PDFView/Open
131803051_file 8.pdfReference91.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.