Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7739
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdiwarman-
dc.contributor.advisorKamello, Tan-
dc.contributor.authorDayan, Mhd R-
dc.date.accessioned2018-01-25T03:44:47Z-
dc.date.available2018-01-25T03:44:47Z-
dc.date.issued2005-06-30-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7739-
dc.description.abstractIllegal logging is considered and categorized as one of the White Collar Crime, needed to be handled seriously by using Crime Policy Methode i.e. Panel Methods or Represive Methods and Non-Panel Methods or better known as Preventive Methods. The implementation of those are closely related ang accumulated from executive, legislative and judicative pohcies. Hence this research is to understand the policies the the govennment made in order to prevent the crime of illegal logging, to understand the consequences of illegal logging perform by the White Collar Crime and to understand the Law Enforcement in dealing with the illegal logging crime. The methods of researching in this thesis are using qualitative methods of researching with appoach of judical normative. Qualitaive methods of researching means the outcomes of the research did not based merely on the numerical data but also analyzed and conducted exhaustively and hohstica11y based on data by the law enforcement and justice department at the North Sumatera Regional Police Departement. The data are analyzed using the basic principal of justices and law ang deductive logical methods includes types, characters and approaches. Pursuant to the result of the research which can be elaborated from the reason that the govennment has made the polic in preventing the illegal logging is besically because illegal logging will leads to the destruction of the ecosystem which in turn will leads to the endangered of the life of human beings. This required the executive, legislative andjudicative policy as a standard procedure to determine such activity as a criminal act against the law. Perpetrator of white collar crime through illegal logging should be applie through the consent of the principal of justice regardless of proving the existence of crime elements or strict liabilities as the results that the KUH Pidana Consists an element of "mens area". The crime is oriented to the individual or people and not the corporate. The term "daad-dader strafrech" means criminal law considering the objectives side of the "daad' (daad) and also the subjective side of the "doer' (dader). Nature of such law is to belence out the importance between an individual and society as a by using the Money Laundering Act to bring the Intellectual Actor behind the scenes into justice. In doing so, it may requires the coorporation amongs the instructions of Penyedia Jasa Keuangan and Pusat Pelopor and Analysis Transaksi Keuangan (PPATK) along with Public Prosecutor and Police Eforcement.en_US
dc.description.sponsorshipKejahatan illegal logging merupakan kejahatan yang di kategorikan sebagai white collar crime, oleh karenanya perlu melakukan penanganan dengan menggunakan kebijakan kriminalisasi yakni menggunakan sarana panel bernpa tindakan represif dan sarana non panel berupa tindakan prepentif. Penggunaan sarana hukum ini tidak terlepas dari norma hukum yang terakumulasi di dalam kebijakan, baik kebijakan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan pemerintah di dalam menerbitkan perangkat kebijakan untuk menanggulangi kejahatan illegal logging dan pertanggungjawaban pelaku white collar crime merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan illegal logging serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan illegal logging. Metode penelitian pada tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif dimaksudkan bahwa hasil penelitian tidak tergantimg dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis diJakukan secara mendalam dan holistik. Metode yuridis normatif dimaksudkan bahwa data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum dan data proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sebagai penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang diungkapkan dengan kerangka berpikir secara deduktif logis yang akan menjawab segala permasalahan hukmn yang diajukan dalam tesis ini secara lengkap. Spesifikasi penelitian meliputi jenis, sifat dan pendekatan penelitian jenis penelitian yang digunakan sebagai desain penelitian adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang menitik beratkan pada studi kepustakaan, dan di dukung oleh data di lapangan. Penelitian lapangan ini bukan hal yang primer tetapi data pendukung terhadap jenis penelitian yuridis normatif. Untuk penelitian juga menggunakan sifat penelitian analisis deskriptif yang hanya mendiskripsikan pelaku kelompok dan perorangan terhadap kejahatan kerah putih (White Collar Crime) terhadap illegal logging. Penelitian ini dilakukan di daerah Propinsi Sumatera Utara dengan lokasi penelitian adalah Polda Sumatera Utara. Informan penelitian ini adalah direktorat reserse kriminal Polda Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang bertitik tolak dari rumusau permasalahan maka dapat dideskripsikau bahwa alasan Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana illegal logging disebabkan kegiatan illegal logging merupakan serangkaian tindakan penyimpangau perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhirnya berakibat dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia, oleh karenanya diperlukan kebijakan legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai suatu patokan (standar) untuk: menilai suatu perilaku dikategorikan sebagai keja11atan yang merupakan sub sistem dari lingk:ungan hidup dan dikenakan sanksi pidana. Oleh karenanya memerlukan penanggulangan baik secara preventif maupun represif. Pertanggungjawaban pelaku kejahatan kerah putih terhadap illegal logging adalah penerapan asas hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan atau adanya pertanggungjawaban ketat (strict liability) tanpa hams di buktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan KUH Pidana mengandung unsur adanya asas mens rea (asas kesalahan) dan tentang pertanggungjawaban pidana berorientasi kepada manusia atau orang bukan korporasi istilah "daad-dader strafrecht" artinya hukurn pidana yang rnemperlihatkan segi-segi objektif dari "perbuatan" (daad) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (dader). Sifat hukum demikian akan menggarnbarkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Upaya penegakan hukum untuk rnenanggulangi kejahatan illegal logging adalah menggunakan perangkat undangundang money laundering, hal ini disebabkan perangkat hukum yang dapat mengejar pelaku kerah putih (white collar crime) dengan money laundering memungkinkan aktor intelektual yang mendanai kegiatan tersebut dapat terjerat oleh hukum. Oleh karenanya dalarn tindak pidana pencucian uang adanya kerjasarna antara Lembaga Penyedia Jasa Keuangan atas indikasi pencucian uang dan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Penyidik (Kepolisian) dan Penuntut Umum.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectKerah Putihen_US
dc.subjectIllegal Loggingen_US
dc.titleKejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) Terhadap Illegal Logging di Sumatera Utara (Studi Kasus di Wilayah Poldasu)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031803043.pdfFulltext5.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.