Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7653
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJauhari, Iman-
dc.contributor.advisorSiregar, Taufik-
dc.contributor.authorAf, Aslam-
dc.date.accessioned2018-01-23T04:21:37Z-
dc.date.available2018-01-23T04:21:37Z-
dc.date.issued2016-06-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7653-
dc.descriptionPenyelesaian sengketa di bidang kesehatan, terutama sengketa antara bidan dengan pasien menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, hams diselesaikan diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan merupakan model altematif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) yang bertumpu pada mediasi, konsiliasi dan negoisasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan memberikan wewenang kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap sengketa antara pelak:u usaha dengan konsumen di luar pengadilan dengan cara mediasi, konsiliasi dan negoisasi dengan syarat, bahwa penyelesaian diluar pengadilan tidak menghilangkan unsur pidana apabila pada saat proses mediasi atau negoisasi ditemukan adanya tindak pidana. Penyelesaian sengketa melalui BPSK memberikan suatu pengertian. bahwa tenaga kesehatan termasuk penyedia fasilitas kesehatan secara hukum sebagai pelaku usaha dan penerima layanan kesehatan sebagai konsumen (subyek hukum perdata). Sedangkan jasa pelayanan kesehatan sebagai obyek hukum perdata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Untuk menganalisa ketentuan hukum penyelesaian sengketa di bidang kesehatan, digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan cara melakukan singkronisasi terhadap undang-undang tenaga kesehatan dengan undang undang perlindungan konsumen serta pendekatan kasus (case approach). Kedua pendekatan tersebut berlandaskan pada teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, untuk memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah sebuah model penyelesaian sengketa yang mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketaen_US
dc.description.abstractSettlement of disputes in the health sector, particularly the dispute between midwives to patients according to Law No. 36 of 2014 on Health Workers, should be resolved outside the court. Settlement out of court is a model of alternative dispute resolution (ADR) that relies on mediation, conciliation and negotiation. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection formed a Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) and authorizes BPSK to resolve any disputes between businessmen and consumers out of court with less how mediation, conciliation and negotiation with the proviso, that the settlement outside the court is not eliminating the criminal element, if during the process of mediation or negotiation found any criminal act. BPSK dispute resolution provides an understanding that health workers, including providers of healthcare facilities by law as entrepreneurs and as consumers of health services (the subject of civil law). While health care services as an object of civil law. This study is a normative legal research is descriptive. To analyze the legal provisions of dispute resolution in the field of health, the approach used law (statute approach) by way of sync with the laws of health workers with consumer protection laws as well as the approach of the case (case approach). Both of these approaches are based on theories of Gustav Radbruch legal certainty, to give you an idea that the dispute out of court is a model of dispute resolution which could provide a sense of justice and legal certainty for the parties to the disputeen_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectalternatif penyelesaian sengketaen_US
dc.subjectperlindungan konsumenen_US
dc.subjectbidanen_US
dc.subjecttenaga kesehatanen_US
dc.subjectalternative dispute resolutionen_US
dc.subjectconsumer protectionen_US
dc.subjectmidwivesen_US
dc.subjecthealth workersen_US
dc.titleAnalisis Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Pasien dan Bidan Menurut Peraturan Perundang - undangan yang Berlaku (Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141803086Aslam AF.pdfFulltext4.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.