Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/764
Title: Analisis Hukum Perlindungan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur
Authors: Hidayat
Keywords: Analisis;Perlindungan Korban;Tindak Pidana Korupsi
Issue Date: 2013
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Corruption in Indonesia is not as common crime, but crime has become extraordinary (extraordinary crime). Corruption began to undermine the basic foundations of civic life, ranging from persons, officials, members of the people's representatives to civil servants low-ranking group was already no longer ashamed of committing corruption. Type of research in this thesis is a normative legal research and legal nature of this research is empirical. This study aims to examine the legal regulation on the protection of victims of corruption. To examine the factors causing casualties occurred in corruption. To assess the application of the law by the judge to the protection of victims of corruption.Legal arrangements concerning the protection of victims of corruption regulated in Law Number 20 Year 2001 Changing Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption. But in this Act are not set on the protection of victims.Factor in the cause of a victim of corruption, namely 1) Factors law enforcement authorities. Law enforcement in corruption cases had to be taken seriously, given the corruption in Indonesia is an extraordinary crime categories (extraordinary crime). Corruption in law enforcement often too forced. For example, the Police or the Attorney investigator conducting an investigation of corruption and force the case to be brought to trial, although the evidence is not strong. So that the defendant who is also a victim of being disenfranchised. 2) Law Enforcement Authorities factor. Pemberantsan enforcement corruption being conducted by law enforcement. But sometimes law enforcement authority is not understood by some law enforcement agencies, who in turn accused or defendant loses his right. For example in the case of Anas Urbaningrum is named as a suspect by the KPK. Though evidence Harier Used car only for Rp. 500.000.000, - (five hundred million rupiah). When viewed from the authority of the Commission stating that the cases handled by the KPK is above 1 billion in state losses. So the Commission should not handle cases Anas Urbaningrum.Application of the law to the protection of victims of corruption. Judge issued a decision imposing imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp. 200.000.000, - (two hundred million rupiah) and pay compensation amounting to Rp. 476 000 000, - (four hundred and seventy-six million dollars) is not appropriate. Considering the fact that existing law, the court there was no description of the loss to the state, as is usually explained through or BPK audit. Moreover,witnesses no one can show proof of delivery of the money to the defendant or other evidence that may support.
Description: Korupsi di Indonesia bukanlah sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Korupsi mulai merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, mulai dari oknum, pejabat, anggota wakil rakyat hingga pegawai negeri sipil berpangkat golongan rendah pun sudah tidak malu lagi melakukan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perlindungan korban tindak pidana korupsi. Untuk mengkaji faktor penyebab terjadi korban dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengkaji penerapan hukum oleh hakim terhadap perlndungan korban tindak pidana korupsi.Pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi di dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai perlindungan korban.Faktor penyebab terjadi korban dalam tindak pidana korupsi yaitu 1) Faktor Aparat Penegak Hukum. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi memang harus dilakukan dengan serius, mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi sering juga dipaksakan. Misalnya penyidik Polri atau Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan memaksakan perkara tersebut untuk dimajukan ke persidangan, walaupun bukti-bukti tidak kuat. Sehingga terdakwa yang juga merupakan korban menjadi kehilangan haknya. 2) Faktor Kewenangan Penegakan Hukum. Pengakan hukum dalam pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi terkadang kewenangan penegakan hukum tidak dipahami oleh beberapa penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka atau terdakwa kehilangan haknya. Misal pada kasus Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal bukti hanya mobil Harier bekas dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila dilihat dari kewenangan KPK yang menyatakan bahwa kasus yang diangani KPK adalah kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi seharusnya KPK tidak menangani kasus Anas Urbaningrum.Penerapan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana korupsi. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutas rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah tidak tepat. Mengingat dalam fakta hukum yang ada, dalam persidangan tidak ada menerangkan tentang kerugian negara, sebagaimana biasanya diterangkan melalui audit BPK atau BPKP. Apalagi keterangan saksi-saksi tidak ada yang bisa menunjukkan bukti penyerahan uang kepada terdakwa atau bukti lainnya yang dapat mendukung.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/764
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111803017_file 1.pdfCover112.77 kBAdobe PDFView/Open
111803017_file 2.pdfAbstract128.87 kBAdobe PDFView/Open
111803017_file 3.pdfIntroduction116.46 kBAdobe PDFView/Open
111803017_file 4.pdfChapter I178.61 kBAdobe PDFView/Open
111803017_file 5.pdfChapter II175.8 kBAdobe PDFView/Open
111803017_file 6.pdfChapter III123.43 kBAdobe PDFView/Open
111803017_file 8.pdfReference87.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.