Analisis Kebijakan Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23 pada PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Medan

Abstract

Masalah utama dalam akuntansi pendapatan dan beban adalah menentukan saat pengakuan pendapatan dan beban. Untuk perusahaan yang berdomisili di Indonesia, diwajibkan menggunakan definisi dan metodemetode yang sesuai dengan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia yang memiliki kewenangao untuk mengalw segala prosedur-prosedur akuntaosi yang ada di In donesia PT. Pos Indonesia Cabang Medan. Sebagai salah satu perusahaan besar dituotut untuk memiliki dasar prosedur akuntansi pendapatan dan beban yang sesuai dcngan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23. Hal ini penting untuk menjamin kuaaitas informasi keuangan perusahaan. Peoelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif koiT'paratif. Data penelitian ini berasal dari perusahaan melalui penelitian lapangan suatu cara pengwnpulan data objek penelitian, dalam hal ini adalah perusahaan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak ketiga dari hasil penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan. menyusun. menginterpretasikan dan menganalisa data dari landasan teori dan data dari PT. Pos Indonesia (Persero). kemudian peneliti membandingkan sehingga diperoleh perbedaan ataupun persesuaian antara keduanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka pcneliti penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Medan dalam mengakui pendapatannya menggunakan pendekatan cash basis dimana pendapatan diakui pada saat uang/kas diterima oleh perusahaan. 2. PT. Pos Indonesia (Pcrscro) Cabang Medan dalam menerapkan kebijakan dalam pengakuan pendapatan telah sesuai dengan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23.