Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan PemindahTanganan Barang Milik Negara (Studi Pada Kantor Kementerian Agama provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah Wujud dari suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk terciptanya Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang ada pada Instansi-instansi Pemerintah dan Daerah dapat terkelola dengan baik dan disiplin sehingga berdampak tidak membebani dan merugikan Negara Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi Penggunaan Barang Milik Negara, Pemanfaatan Barang Milik Negara, Penghapusan Barang Milik Negara, Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007. Serta menganalisis kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Implementasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tersebut. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi langsung, Wawancara, Angket/Koesioner, dan Dokumentasi. Model yang digunakan sebagai tolak ukur penelitian ini adalah yang dikembangkan oleh Edward III bahwa terdapat empat syarat penting yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yaitu Komunikasi Sumber daya, Disposisi, dan Stuktur Birokrasi. Hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sudah berjalan dengan baik, seperti pengurusan dokumen pemilikan sudah hampir keseluruhan dari Barang Milik Negara yang dimiliki sudah memiliki kelengkapan dokumen, serta pengurusan Status Penggunaan yang sudah diusulan ke KPKNL sudah mencapai 60% (enam puluh persen) dari BMN yang dimiliki. Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi UNIVERSITAS MEDAN AREA iv Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, seperti Gedung koprasi dan Bangunan ATM yang dimanfaatkan pihak lain sudah dikenakan sewa dan disetorkan ke kas Negara. Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara juga sudah berjalan dengan baik, seperti telah berjalannya proses pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan BMN yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tersebut, akan tetapi mengingat faktor komunikasi dan sosialisasi yang masih kurang tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara penggunaan Barang Milik Negara dan sumber daya manusia yaitu pegawai yang mengurusi Penggunaan Barang Milik Negara yang sebahagian besar hanya berlatar belakang Pendidikan Keagamaan maka menyebabkan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 masih dijumpai kelemahan dan kekurangan serta belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007.