Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4104
Title: Peranan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perubahan Daerah (P4D) Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perubahan Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 ( Studi KAsus P4D Kota Medan)
Authors: Sahlan, Taufik
Keywords: Perubahan Daerah;Perselisihan Perubahan
Issue Date: Dec-2005
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan ·· Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ··• dalam prakteknya masih terdapat pengupahan yang tidak layak, jauh dari pemenuhan akan kebutuhan hidup minimum Buruh di Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah sekarang sebagai pekerJa untuk saat ini, merupakan suatu kelompok masyarakat yang paling lemah posisinya. bukan semata-mata dampak dari kelebihan tenaga kerja, alau pun kelemahan posisi sebagai dampak sampingan dari masa lalu yang tidnk meguntungkain pekerja di Indonesia Sebab pekerja pada waktu itu dianggap sekelompok individu yang dicap hanya dapat menuntut kenaikan upah tanpa didukung oleh kemampuan yang produktif
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4104
Appears in Collections:SP - Law of State Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008400071_file1.pdfCover447.65 kBAdobe PDFView/Open
008400071_file3.pdfintroduction424.22 kBAdobe PDFView/Open
008400071_file4.pdfChapter I301.83 kBAdobe PDFView/Open
008400071_file8.pdfReference266.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.