Koordinasi Kerja Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Bupati dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Study Kasus Daerah Tapanuli Selatan

Abstract

Penataan lingkungan hidup sbagai suatu kajian administrasi negara meletakkan fungsi-fungsi pemerintah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan, sehingga kedudukan yang demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyuk akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu cerminan fungsi-fungsi hukum administrasi negara. Salah satu peranan pemerintah daerah dalam kajian ini adalah Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah yaitu Bupati untuk meningkatkan pclaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Intensitas keberadaan Bupati melaiui peranan menetapkan kebijakan sangal memiliki signifikansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pemerintahannya