Good Cooporative Governance dan Eksternal Key Succes Factor, Pendekatan Terpadu Dalam Rangka Revitalisasi Koperasi Di Kota Medan

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta kegagalan koperasi yang diharapkan sebagai soko guru perekonomian nasional, sampai kemudian pada tahun 2012, Pemerintah, mencanangkan perlunya revitalisasi koperasi. Pemerintah, pemerhati, maupun peneliti menyatakan bahwa kegagalan koperasi terutma disebabkan oleh pengelolannya yang tidak didasarkan atas Prinsip prinsip dan Nilai koperasi itu sendiri. Atas dasar fakta dan pengakuan ini, maka target penelitian kami adalah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan dan kegiatan koperasi, (kami sebut para stakeholders) mencakupi (1). Pengurus, sebagai internal key success factor, yang akan kami telusuri dari perspektif Good and Cooperative Governance (GCG) dan (2). Anggota, dan Dinas Koperasi, sebagai Eksternal Key Success Factor (KSF), dengan mempelajari indikator penting dalam membangun GCG dan Eksternal KSF, berbasis Prinsip dan Nilai koperasi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi variable dan indikator dominan yang menjadi penyebab kegagalan dari perspektif SDM, sehingga dapat digunakan menjadi masukan dalam membangun karakter SDM yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, sebagai fondasi utama revitalisasi koperasi. Dari 50 sampel koperasi, data GCG dan Eksternal KSF-anggota dianalisis dengan CFA, kemudian diinterpretasi dengan PIA, sedangkan data Eksternal KSF-dinas koperasi, dianalisis secara diskritif kualiatif, dengan menggunakan score rata rata. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kami menyimpulkan: 1. Sebagian besar Stakeholders, belum memahami, ataupun belum mampu memaknai arti penting eksistensi indikator dalam kehidupan berkoperasi, sehingga tidak menimbulkan kesadaran untuk mengaplikasikan atau menjalankannya dalam mengelola koperasi, maupun menjalankan peran sebagai eksternal KSF. Ada pula indikator yang sudah dipahami arti penting eksistensinya, namun belum dilaksanakan dengan baik. 3. Untuk mengatasi kedua point diatas, peneliti telah membangun Model Revitalisasi SDM koperasi, yang akan di aplikasikan pada tahun ke-2 penelitian ini, dengan memilih koperasi Pilot proyek. 4. Mengingat indikator yang paling lemah baik pemaknaan maupun aplikasinya adalah Penegakan hukum, maka Pemerintah harus menjadi pelopor penegakan hukum, yang mendorong penegakan sanksi hukum bagi Pengurus koperasi yang menyalah gunakan uang anggota koperasi. Hal ini sangat penting sehingga tidak ada persepsi masyarakat, seolah olah Dinas koperasi melakukan pembiaran atas kasus kasus penggelapan dana koperasi ataupun penyalah gunaan bantuan Pemerintah, oleh Pengurus. 5. Diperlukan Political will yang sungguh sungguh dari Pemerintah, agar Revitalisasi SDM dan Revitalisasi Koperasi dapat berjalan sebagaimana diharapkan dalam Nawacita Presiden RI, bapak Jokowi