Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2539
Title: Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Surety Bonds Dalam Kegiatan Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT Asuransi Jasa Raharja Putra Medan)
Authors: Putra, Anggi Permana
Keywords: hukum;surety bonds
Issue Date: 2011
Publisher: Universitas Medan Area
Description: Bidang usaha yang memberikan jaminan dalam bentuk surety bonds bukanlah merupakan usaha yang baru. Sejak dahulu kala telah dikenal istilah surety bonds dimana seseorang menyediakan diri bagi kawan-kawannya sebagai penjamin kepada pihak ketiga yang berhubungan dengan kewajibannya dengan atau tanpa sesuatu imbalan. Perkembangan perkreditan memberikan akibat selain dikenalnya lembaga jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai maka dikenal juga lembaga jaminan perseorangan. Lembaga jaminan perseorangan diberikan oleh seseorang terhadap pihak kedua, dimana pihak kedua tersebut memiliki hubungan pinjam meminjam dengan pihak kreditur Adapun dasar yang mendorong penelaahan pembahasan surety bonds ini adalah sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tertanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi. Ketentuan ini telah diberlakukan mulai pada saat diundangkannya yaitu 30 Mei 2000. Di samping itu yang menarik pula ialah diterbitkannya oleh Pemerintah Keppres No.18 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lnstansi Pemerintah. Kemudian Keppres tersebut dilengkapi dengan petunjuk teknis dari Menteri Keuangan RI bersama dengan Kepala Bappenas dengan Surat Keputusan Bersama tanggal 3 Mei 2000 No. S-42/ A/2000 dan No. S-2262/0.2/05/2000. Dijelaskan pada Keppres No. 16 Tahun 1994, Keppres mana adalah yang menggantikan pula Keppres No. 14 A Tahun 1980. Untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu merumuskan dengan jelas masalah yang akan diteliti. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan surety bonds sebagai jaminan dalam perjanjian konstruksi? 2. Bagaimana karakteristik surety bonds bila dibandingkan dengan bank garansi? 3. Bagaimana akibat hukum jika principal tidak memenuhi persyaratan surety bonds? Kontrak konstruksi tersebut di atas dalam kaitannya dengan pemberian jaminan ini adalah sebagai perjanjian pokok (underlying contract) yang dibuat antara obligee sebagai pemilik pekerjaan dengan kontrak sebagai pelaksana pekerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian pemberian jaminan adalah perjanjian tambahan kepada perjanjian pokok itu. Supaya jaminan ini aman, maka sebelumnya jaminan dikeluarkan maka pemberi Jaminan (surety) perlu melakukan penilaian lebih dahulu terhadap beberapa hal dalam kontrak tersebut.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2539
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
078400027_File1.pdfCover428.19 kBAdobe PDFView/Open
078400027_File2.pdfAbstract292.12 kBAdobe PDFView/Open
078400027_File3.pdfIntroduction499.05 kBAdobe PDFView/Open
078400027_File4.pdfChapter I380.65 kBAdobe PDFView/Open
078400027_File8.pdfReference373.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.