Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Produk Industri yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Perkembangan Kriminalitas yang berkaitan dengan bidang ekonomi dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup menghawatirkan, hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggung jawaban atas kesalahan bempa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dan berakibat kemgian bagi masyarakat yakni kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu setidak-tidaknya ada dua unsur kualitas dari hukum yang hams dipenuhi supaya system kriminalisasi kejahatan ekonorni berfungsi yakni: Pertama, stabilitas (stability) dimana hukum merniliki potensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang sating bersaing. Kedua, meramalkan (predictability) yang berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional. Sebagai suatu konsep, "konsumen" telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen teimasuk penyediaan sarana peradilannya. Sejalan dengan perkernbangan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen.