Peranan POLRI dalam Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polresta Binjai)

Abstract

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang termasuk sebagai penyidik dalam tindak pidana psikotropika. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana kredibilitas Polri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana psikotropika, dan apakah akibat hukum dari pelanggaran hak asasi manusia yang kepada tersangka pelaku tindak pidana psikotropika. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada polresta Binjai. Setelah dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan maka diketahui Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Psikotropika berjalan sebagaimana diharapkan semua pihak, karenanya mengakibatkan masih terjadinya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti penyiksaan dengan kekerasan tersangka. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang ditegakkannya prinsip hak asasi manusia dalam tindak pidana Psikotropika adalah meliputi : Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan Psikotropika dimana dengan tindakan kekerasan tersebut maka akan memberikan efektivitas bagi kinerja instansi tersebut