Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22203
Title: Pengaturan Hukum Kredit Usaha Rakyat (Kur) terhadap Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah pada Bank Sumut Kcp Deli Tua
Other Titles: Legal Arrangements For People's Business Credit For Improving Micro, Small, And Medium Enterprises Regarding The Implementation Of Government Regulations At Banks Sumut Kcp Deli Tua
Authors: Oktaviani, Putri
metadata.dc.contributor.advisor: Siregar, Taufik
Lubis, Aldi Subhan
Keywords: hukum;kredit usaha rakyat (kur);usaha mikro kecil dan menengah (umkm);law;people's business credit;micro small and medium enterprises
Issue Date: 18-Jul-2023
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;198400352
Abstract: Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa pinjaman dana, pembiayaan modal usaha, dan investasi yang disalurkan melalui Lembaga keuangan dengan pola penjaminan untuk usaha yang produktif. Skripsi ini membahas pengaturan hukum terhadap peningkatan UMKM dan juga implementasi nya pada Bank Sumut KCP Delitua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah, dan Bagaimana implementasi pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sumut KCP Delitua. Dari masalah difokuskan pada aturan hukum serta pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan kepustakaan dengan melihat data sekunder (peraturan, undang – undang, dan juga pendapat para ahli sarjana) dan data primer(wawancara dengan narasumber). Jenis Bahan Hukum dan Data yaitu Data sekunder, Data tersier,Data hukum primer. Data- data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan juga wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan, Bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab undang Hukum Perdata (KUHPerdata),Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Data tersebut juga didapat dari hasil penelitian pada: Jurnal dari berbagai Universitas, Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengatur secara lengkap terkait Kredit usaha rakyat (KUR) juga tujuannya bagi peningkatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). KUR berhasil mencapai target dengan efektifitas positif dan hasil yang baik bagi peningkatan UMKM. Dengan syarat dan prosedur yang mudah tentu sangat meringankan pelaku usaha yang membutuhkan modal maupun peningkatan investasi usahanya. People's Business Credit (KUR) is one of the government's programs to increase access to financing for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the form of financial loans, business capital financing and investment channeled through financial institutions with a guarantee pattern for productive businesses. This thesis discusses the legal regulations for improving MSMEs and also their implementation at Bank Sumut KCP Delitua. This research aims to find out how the government regulates the provision of People's Business Credit (KUR) funds towards increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and how the government implements the provision of People's Business Credit (KUR) loans at Bank Sumut KCP Delitua. The problem focuses on legal regulations and the implementation of the People's Business Credit (KUR) itself. The research method used is normative juridical or also called literature by looking at secondary data (regulations, laws, and also the opinions of expert scholars) and primary data (interviews with sources). Types of legal materials and data, namely secondary data, tertiary data, primary legal data. Data was collected through literature study, documentation and interviews and analyzed qualitatively. Meanwhile, binding legal materials consisting of statutory regulations related to this research include: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 20 of 2008 concerning Business Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs). This data was also obtained from research results in: Journals from various universities, books and lecture materials that the author has. This study concludes that the Indonesian Government has completely regulated people's business credit (KUR) as well as its aim of increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). KUR succeeded in achieving targets with positive effectiveness and good results for improving MSMEs. With easy terms and procedures, it certainly makes things easier for business actors who need capital or increase their business investment .
Description: 67 Halaman
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22203
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198400352 - Putri Oktaviani - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography1.19 MBAdobe PDFView/Open
198400352 - Putri Oktaviani - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV367.16 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.