Aspek Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau dari Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Medan

Abstract

Pembahasan dan penelitian yang dilakukan adalah sekitar keberadaan lembaga pembiayaan sesuai dengan fungsinya untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat dengan menelaahnya dari KUH Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1. Sejauh manakah azas azas perjanjian dalam hukum perdata dapat diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ? 2. Bagaimanakah penyelesaian hukum jika konsumen wanprestasi ? Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Studi Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Hasil penelitian menjelaskan Dasar hukum dari segi keperdataan tentang lembaga pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya