Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Berupa Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor: 1342/Pid.B/2020/Pn. Mdn)

Abstract

Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea adalah penting agar orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana memasukan barang berupa rokok tanpa pita cukai pada Putusan No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, dengan memiliki sifat secara deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan mengambil contoh kasus terkait yaitu Putusan No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana memasukan barang yaitu berupa rokok tanpa pita cukai Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58A, dan Pasal 62 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pertanggungjawaban pelaku pada Putusan Nomor: 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 x 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)yaitu sebesar Rp 782.100.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Excise duty is to ensure that the circulation of certain goods affected by excise meets the marketing standards set by the government. The legal distribution of duty-affected goods is important so that people who consume goods, such as tobacco products (cigarettes), meet marketing standards, but also to provide lessons for the public to participate in efforts to increase government revenues in terms of excise rates. The problem in this research is how the law rules against the crime of entering goods in the form of cigarettes without excise stamps in Indonesia and how the responsibility of the perpetrators of criminal acts of entering goods in the form of cigarettes without excise stamps in Decision No. 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn. The purpose of this research is to get answers to the problems discussed. The research method used is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library legal research, by having a descriptive analytical nature, with data collection techniques with library research and field studies by taking examples of related cases, namely Decision No. . 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn and using qualitative data analysis. Regulations regarding criminal sanctions against criminal acts of importing goods in the form of cigarettes without Indonesian excise stamps are regulated in the provisions of Article 50, Article 52, Article 53, Article 54, Article 55, Article 56, Article 57, Article 58, Article 58A, and Article 62 of the Law. – Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1995 concerning Excise. Accountability of the perpetrators in Decision Number: 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn Sentencing the Defendant, therefore, with imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months. And a fine of 2 (two) times the value of excise that should be paid, namely 2 x 391,050,000, - (three hundred ninety one million and fifty thousand rupiah) in the amount of Rp. 782.100.000 (seven hundred eighty two million one hundred thousand rupiah) provided that if the fine is not paid by the Defendant, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months.