Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Pluralisme di Kecamatan Medan Timur Kota Medan

Abstract

Harmonisasi nilai-nilai toleransi antar umat beragama di lingkungan masyarakat penting untuk diperhatikan dan dijaga, serta menjadi peranan pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah setempat ditingkat kecamatan, kelurahan dan lingkungan serta masyarakat sekitar. Pluralisme menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam membangun lingkungan masyarakat yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan total informan sebanyak 5 orang, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan cukup baik, (2) faktor pendukung meliputi indikator peranan yang diharapkan (expected roles) dan peranan yang disesuaikan (actual roles), sedangkan faktor penghambatnya adalah: miskomunikasi antara pegawai Kantor Camat Medan Timur dan masyarakat soal pelayanan yang bebas KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), dan miskomunikasi antar Dinas tentang wewenang penyelesaian konflik yang berhubungan dengan isu kemajemukan masyarakat. Harmonization of the values of tolerance between religious communities in the community is important to maintain, and is the role of regional government in collaboration with local government at the district, sub-district and neighborhood levels as well as the surrounding community. Pluralism is a challenge for the government and society, especially the younger generation, in building a harmonious social environment. This research aims to determine and describe the role of regional government in implementing pluralistic values in the East Medan District of Medan City along with supporting and inhibiting factors. This research used a qualitative descriptive method with a total of 5 informants, the data collection techniques used were: observation, interviews and documentation studies, while data analysis used an interactive model. The results of the study showed that (1) the role of the local government in implementing pluralism values in Medan Timur sub-district, Medan city was quite good, (2) supporting factors included expected roles and actual roles, while the The obstacles are indicators: miscommunication between employees of the East Medan Sub-District Office and the community regarding society service, the less than ideal number of Babinsa and Bhabinkamtibmas personnel, and miscommunication between agencies regarding the authority to resolve conflicts related to pluralism issues.