Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Di Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen

Abstract

Penelitian Tesis ini mengenai Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menurut Pasal 1 angka 9 adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Adanya lembaga perlindungan konsumen sedikit banyak membantu untuk melindungi konsumen serta untuk melindungi barang dan jasa dengan menjunjung tinggi asas keadilan bagi konsumen. Peran lembaga yang bergerak dibidang perlindungan konsumen menjadi penting, yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada konsumen. (2) Bagaimana mekanisme pembentukan LPKSM sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen di Kota Medan. (3) Bagaimana peran LPKSM di Kota Medan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Penelitian ini dilakukan ke kantor UPT. Perlindungan Konsumen Medan, kantor DPP LPKN, kantor DPP YPPKN, kantor DPD LPK-RI Sumatera Utara. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dan metode penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris, Oleh karena jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dengan melalui 2 jalur yaitu melalui jalur diluar pengadilan dan melalui jalur pengadilan. Pada jalur diluar pengadilan, konsumen bisa menyelesaikan sengketa dengan alternatif resolusi masalah ke LPKSM, BPSK, Direktorat Perlindungan Konsumen dibawah Departemen Perdagangan dan atau Lembaga berwenang lainnya. Untuk melalui jalur pengadilan, konsumen dan atau LPKSM juga bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri, dengan legal standing yang telah diatur dalam undang-undang. Sebelum melakukan gugatan dalam pengadilan, LPKSM harus mempunyai legal standing dan atau mekanisme pada saat pembentukan yaitu membuat akta notaris pendirian badan hukum yang bergerak dibidang Perlindungan Konsumen, membuat izin dari Kementerian Hukum dan HAM, dan membuat TDLPK pada dinas terkait setempat. Adapun peran LPKSM yaitu memberikan informasi kepada konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, melindungi hak-hak konsumen, menerima pengaduan konsumen, melakukan advokasi, melakukan pendampingan, melakukan pengawasan dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait mengenai perlindungan konsumen.