Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Abstract

Penanganan pelaku anak belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya unit dan petugas (penyidik) yang secara khusus menangani anak yang terlibat dalam kasus narkotika, sehingga petugas yang menangani juga masih disamakan dengan penanganan orang dewasa. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, 3) Bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemasyarakatan. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya melakukan perlindungan terhadap anak pemakai narkotika dengan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Berbagai faktor kendala yang dihadapi perlindungan anak penyalahguna narkotika adalah perilaku menyimpang dari tersangka anak, adanya tekanan terhadap anak dari jaringan narkotika, waktu penahanan anak tergolong singkat, adanya pembatasan syarat diversi sebagai bukan pengulangan tindak pidana, serta biaya penyelesaian perkara melalui diversi relatif besar untuk biaya rehabilitasi dan biaya musyawarah. Disarankan kepolisian tidak menggunakan anak untuk mengungkap jaringan narkotika. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2). Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sepenuhnya menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standar biaya yang lebih layak. The handling of child perpetrators has not been fully carried out in accordance with the SPPA law. This can be seen from the absence of units and officers (investigators) that specifically handle children involved in narcotics cases, so that the officers who handle them are still the same as handling adults. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How are legal protection arrangements for children who abuse narcotics, 2) How are legal protections for children as narcotics abusers in the Belawan Harbor Police Legal Area, 3) What are the obstacle factors faced in legal protection of children as narcotics abuser in the Belawan Harbor Police Legal Area. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been regulated starting from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The Belawan Harbor Police Resort has made efforts to protect children who use narcotics by fulfilling children's rights during the investigation process, as well as seeking to resolve cases through diversion. Various obstacle factors faced by the protection of children who abuse narcotics are deviant behavior from child suspects, pressure on children from narcotics networks, the detention time of children is relatively short, there are restrictions on diversion requirements as non-repetition of criminal acts, and the cost of resolving cases through diversion is relatively large for costs. rehabilitation and consultation costs. It is recommended that the police not use children to uncover narcotics networks. The government needs to consider revising the SPPA Law by removing the diversion restriction as regulated in article 7 paragraph (2). The government needs to consider fully covering the costs of rehabilitating children who use narcotics at a more reasonable cost standard.