Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Keprotokoleran di Kabupaten Padang Lawas Utara

Abstract

Penelitian ini menelaah untuk melihat bagaimana impelentasi serta hambatan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Keprotokoleran di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai pelaksana pemerintahan daerah, Kabupaten Padang Lawas Utara memerlukan sistem dan aturan keprotokoleran yang baik serta tertata agar pelaksanaan agenda dari Bupati dan Wakil Bupati menjadi tersusun dengan baik. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkaan, mencatat, menganalisis dan memberikan uraian serta keterangan singkat terhadap data yang ada sehingga kesimpulan yang diambil dapat mendekati kenyataan yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Informan di dalam penelitian ini ada 10 orang, yang terbagi menjadi: 1 orang informan kunci, 1 orang informan utama, dan 8 orang informan tambahan. Data yang diolah adalah simpulan dari hasil wawancara di lapangan yaitu wawancara dengan informan yang ditemui di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Keprotokoleran di Kabupaten Padang Lawas Utara sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat ditinjau dalam hal pengaturan acara, pengaturan kunjungan kerja, maupun sebagai penerima tamu Pemerintah Daerah yang dapat menunjang kegiatan seremonial; (2) faktor hambatan dan tantangan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Keprotokoleran di Kabupaten Padang Lawas disebabkan oleh tiga hal, yaitu: kuranganya sumber daya manusia, kurangnya disiplin para pegawai, dan keterbtasan sarana dan prasarana. This study examines the implementation and obstacles related to Government Regulation Number 56 of 2019 concerning Protocol in North Padang Lawas Regency. As the executor of local government, North Padang Lawas Regency requires a good and organized system and protocol rules so that the implementation of the agenda of the Regent and Deputy Regent is well structured. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive-analytic approach. This approach is carried out to collect, record, analyze and provide a description and brief description of the existing data so that the conclusions drawn can approach the existing reality. The type of data used is primary data and secondary data with data collection techniques by observation, interviews, and documentation at the Regional Secretariat Office of North Padang Lawas Regency. There were 10 informants in this study, which were divided into: 1 key informant, 1 main informant, and 8 additional informants. The data processed are the conclusions from the results of interviews in the field, namely interviews with informants found in the field. The results of the study show that: (1) the implementation of Government Regulation Number 56 of 2019 concerning Protocol in North Padang Lawas Regency has gone quite well. This can be reviewed in terms of event arrangements, working visit arrangements, as well as receiving local government guests who can support ceremonial activities; (2) obstacle factors and challenges in implementing Government Regulation Number 56 of 2019 concerning Protocol in Padang Lawas Regency are caused by three things, namely: lack of human resources, lack of discipline of employees, and limited facilities and infrastructure.