Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Dalam Peningkatan Pelayanan Ganti Nama Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi: Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Standar Pelayanan Pertanahan dan Pengaturan Pertanahan adalah peraturan yang dibuat sebagai penyetaraan pelayanan diseluruh Kantor Pertanahan yang bertujuan mempermudah mendapatkan pelayanan yang sama dengan daerah lain. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pemohon yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan sertifikat ganti nama hak atas tanah. Teori yang digunakan merupakan teori kebijakan publik dari George C. Edwards III dengan faktor yang mempengaruhi seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan telah dilaksanakan tetapi masih belum maksimal disebabkan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor yang menjadi hambatan yaitu informasi yang diberikan masih kurang baik, pemohon belum menggunakan aplikasi sentuh tanahku, jam operasional yang terbatas karena masa pademi, kelengkapan berkas pemohon tidak lengkap, adanya gangguan teknis berupa koneksi internet, listrik dan gangguan pada sistem. Adapun rekomenasi penelitian ini yaitu: Kepala Kantor Pertanahan harus meningkatkan kualitas pelayanan, sumber daya baik SDM maupun sarana prasanana dan mensosialisasikan aplikasi sentuh tanahku kepada pengguna layanan. Land Service Standards and Land Regulations are regulations made as an equalization of services throughout the Land Office which aims to make it easier to get the same services as other regions. This can be seen from the fact that there are still applicants who have difficulty in obtaining certificates for changing the name of land rights. The theory used is the public policy theory of George C. Edwards III with influencing factors such as communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study show that the implementation of the Regulation of the Head of the Land Agency Number 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Regulations has been carried out but is still not optimal due to obstacles in its implementation. Factors that become obstacles are the information provided is still not good, the applicant has not used the Sentuh Tanahku application, limited operating hours due to the pandemic, incomplete applicant files, technical problems in the form of internet connection, electricity and system disturbances. The recommendations for this research are: The Head of the Land Office must improve the quality of services, resources both human resources and infrastructure and socialize the Touch Tanahku application to service users.