Analisi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

Abstract

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahum 2012 tentang Pedoman Penataan pemberdayaan Pedangan kaki lima dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor supaya berjalan maksimal dan tercapai Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor belum adanya sosialisasi yang dilakukan pmerintah Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor terhadap Peraturan Menteri No 41 tahun 2012 tentang pedomanm penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dan disisi Lain masyarakat belum memahami tentang Perturan Menteri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima. Street vendors or commonly called street vendors is a term to refer to hawkers who use carts. Currently, the term street vendor is also used for a group of traders who sell their wares on the edges of public roads, sidewalks, which are far from being neat and clean. empowerment of street vendors in structuring and empowering street vendors in Suka Maju Village, Medan Johor District so that it runs optimally and is achieved. This study uses descriptive qualitative research methods. Policy implementation is influenced by four variables, namely: Communication, Resources, Disposition of Bureaucratic Structure. The results showed that the implementation of the policy of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 concerning Guidelines for Structuring and Empowering Street Vendors in the Arrangement and Empowerment of Traders in Suka Maju Village, Medan Johor Subdistrict, there was no socialization carried out by the Suka Maju Village Government, Medan Johor Subdistrict, to the Ministerial Regulation. No. 41 of 2012 concerning guidelines for structuring and empowering street vendors in Suka Maju Village, Medan Johor District and on the other hand the community does not understand about Ministerial Regulation No. 41 of 2012 concerning Guidelines for Structuring Street Vendors.