Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18899
Title: Implementasi Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Belanja Langsung Pengadaan (Studi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara
Other Titles: Implementation of the Decree of the Head of the Government Goods/Services Procurement Policy Agency Number 200 of 2020 concerning the Direct Procurement Expenditure Program (Study at the BPN Regional Office of North Sumatra Province
Authors: Nainggolan, Ellen Meilinda
Keywords: implementasi Kebijakan;program bela pengadaan;policy implementation
Issue Date: 19-Jul-2022
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;201801025
Abstract: Bela pengadaan merupakan program untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dirancang secara digital dan bekerjasama dengan sejumlah marketplace (pasar online) yang memudahkan belanja online dengan budget atau jumlah dana di bawah Rp50 juta. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan dari keputusan tersebut pada kantor wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara melalui teori implementasi kebijakan George Edward III, serta bertujuan untuk melihat faktor-faktor penghambat implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan model interaktif Miles, Huberman Saldana dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Suamtera Utara sudah dilakukan dengan baik, dan dapat dikatakan berhasil dilakukan pejabat pengadaan. Hal ini dilihat dari faktor komunikasi yang terjalin antara pejabat pengadaan dengan stakeholder lainnya. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan sumber daya infrastruktur yang memadai. Terdapat sikap pelaksana yang berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur ataupun tata cara yang disusun oleh LKPP. Namun masih terdapat kendala yang berkaitan dengan kurangnya partisipasi penyedia dalam platform bela pengadaan sehingga kurangnya pilihan produk. Selain itu juga masih adanya kendala dalam pemesanan konsumsi kepentingan rapat atau acara besar khususnya yang dilaksanakan secara dadakan. The procurement of Bela is a program for the procurement of government goods and services that is designed digitally and in collaboration with a number of marketplaces (online markets) that facilitate online shopping with a budget or amount of funds under IDR 50 million.The purpose of this study was to examine the implementation of the policy of the decision at the regional office of the BPN, North Sumatra Province through George Edward III's theory of policy implementation, and to examine the inhibiting factors in implementing the policy. The method used is descriptive qualitative, using data collection techniques through interviews, observations and documentation studies. The data analysis technique uses the Miles, Huberman Saldana interactive model with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study found that the Procurement of Bela program at the BPN Regional Office of North Sumatra Province had been carried out well, and it could be said that the procurement officials had succeeded. This can be seen from the communication factor that exists between procurement officials and other stakeholders. The existence of competent human resources and adequate infrastructure resources. There is an attitude of implementers who are highly committed in carrying out their duties, and the activities of procuring goods and services are in accordance with the procedures or procedures drawn up by LKPP. However, there are still obstacles related to the lack of provider participation in the procurement of Bela platform, resulting in a lack of product choices. In addition, there are still obstacles in ordering consumption for the sake of meeting or large events, especially those that are carried out impromptu.
Description: 75 Halaman
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18899
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
201801025 - Elen Meilinda Nainggolan Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography1.03 MBAdobe PDFView/Open
201801025 - Elen Meilinda Nainggolan Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV373.67 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.