Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSirait, Agnes-
dc.date.accessioned2022-12-19T06:54:50Z-
dc.date.available2022-12-19T06:54:50Z-
dc.date.issued2022-09-21-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18861-
dc.description90 Halamanen_US
dc.description.abstractPerceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dalam melakukan perceraian seorang anggota Tentara Nasional Indonesia haruslah mendapatkan surat izin atasan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain bagaimana proses perceraian bagi anggota TNI aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan, apakah hambatan dalam proses pemberian izin terhadap perceraian anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan, dan bagaimana penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan memperoleh data melalui bahan sekunder. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (Library Research), dan kedua penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, proses perceraian bagi Anggota TNI tetap mematuhi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus melewati proses izin dari komandan satuan dan mendapatkan surat izin cerai. Terdapat hambatan dalam pemberian izin cerai, yaitu waktu yang berkepanjangan dalam mengurus surat izin, dan tidak hadirnya yang bersangkutan saat mediasi di kesatuan dilakukan. Penyelesaian bagi anggota TNI yang bercerai tanpa izin atasan akan disusulkan pemberian izinnya dengan memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut. Divorce is the severance of the marital relationship between husband and wife. In making a divorce, an army member must obtain a chief's permission letter. The problems in this study were how the divorce process for active army members based on Republic of Indonesia laws regulations in Kodam (Military Regional Command) I/BB Medan, what the obstacles in the process of granting permission for the divorce of army members in Kodam I/BB Medan was, what settlement of divorce without chief's consent for army members in Kodam I/BB Medan was. The method used in this research was normative juridical research by obtaining data through secondary materials. The approach taken in this study used descriptive analysis that led to normative legal research. The data collection techniques were conducted in two ways, the first was library research, and the second was field research. This study used descriptive data analysis. Based on the research results obtained, the divorce process for army members still complied with Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation No. 9 of 1975, before filing a divorce suit to the court, the army had to pass the permit process from the unit commander and obtained a divorce permit. There were obstacles to granting divorce permits, namely the prolonged processing time, and the absence of the person concerned when mediation in the unit was carried out. The resolution for army members who were divorced without the permission of their chiefs would be followed by granting their permission by giving sanctions to members who committed such violations.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;188400245-
dc.subjectperceraianen_US
dc.subjectizin atasanen_US
dc.subjectanggota tnien_US
dc.subjectdivorceen_US
dc.subjectdivorceen_US
dc.subjectchief's permissionen_US
dc.subjectarmy membersen_US
dc.titleAnalisis Hukum terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Penelitian di Kodam I/Bb Medan)en_US
dc.title.alternativeThe Legal Analysis of Divorce without the Chief's Permission of the Army Member (Study at Kodam I/Bb Medan)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188400245 - Agnes Sirait - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography1.22 MBAdobe PDFView/Open
188400245 - Agnes Sirait - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV390.44 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.