Tinjauan Yuridis tentang Pemberian Remisi Kemerdekaan terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tebing Tinggi

Abstract

Lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan sistem akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Di kota Tebing tinggi pemberian remisi kemerdekaan tahun 2020 diberikan kepada 806 warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing tinggi. Lembaga permasyarakatan mempunyai fungsi selain sebagai tempat untuk menjalani hukuman pidana juga merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan merehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana, agar setelah menjalani masa pemidanaan bisa menjadi manusia yang baik atau tidak menjadi residivis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pemberian remisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana kendala yang terjadi pada saat proses pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitianini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research), Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dan Wawancara dengan Bapak Zico Lukita Manalu S.H M.H selaku kepala Subseksi Registrasi dan Binkemas. Mekanisme dalam pemberian remisi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi yaitu faktor kelembagaan, belum adanya instansi khusus yang menangani tentang pemberian remisi ini. Correctional institutions as the last subsystem that directly deals with prisoners to carry out guidance, have a strategic position in realizing the final system of the criminal justice system. Correctional institutions are expected to be able to realize the ultimate goal of the criminal justice system, namely preventing crime. In the city of Tebing Tinggi, the 2020 independence remission was given to 806 residents assisted by the Class II B Tebing Tinggi prison. Correctional institutions have a function other than as a place to serve criminal sentences, but also as a place to carry out guidance and rehabilitation as well as social reintegration of prisoners, so that after serving a period of punishment they can become good human beings or not become recidivist. The formulation of the problem in this research is how is the impact of granting independence remission to the inmates of class II B Tebing Tinggi correctional institution, how is the mechanism of granting remission in accordance with applicable laws and regulations and what are the obstacles that occur during the process of granting independence remission to the inmates of the institution. Correctional class II B Tebing Tinggi. The research method used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed. The nature of this research is descriptive, namely research that seeks to describe the application of positive law, a symptom, event, and current event. directly to the Class II B Correctional Institution Tebing Tinggi and interview with Mr. Zico Lukita Manalu SH MH as the head of the Registration and Binkemas Subsection. The legal basis used in granting remissions to prisoners at the Class II B Tebing Tinggi Correctional Institution is Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The legal impact of granting remissions is to reduce punishments, motivate inmates to behave well and can improve their quality as members of society and able to carry out their responsibilities in life. The mechanism for granting remissions is based on Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates. One of the obstacles faced in granting remissions is institutional factors, there is no special agency that handles granting remissions.