Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18230
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMubarak, Ridho-
dc.contributor.advisorSuryani, Beby-
dc.contributor.authorWibowo, Ramanda Pamor-
dc.date.accessioned2022-09-28T07:24:38Z-
dc.date.available2022-09-28T07:24:38Z-
dc.date.issued2022-08-05-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18230-
dc.description74 Halamanen_US
dc.description.abstractRumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di da-lamnya terdiri dari suami, isteri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu, namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pros-es hukum terhadap tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga pada putusan No.2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perun-dang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analis dari studi putusan kasus.Teknik pengumpulan data yaitu Studi dokumen yaitu bahan-bahan kepustakaan dan doku-men-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu penulis langsung melakukan studi di Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil contoh ka-sus tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga (Penelantaran Orang Dalam rumah Tangga) yaitu Putusan No. 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn,data yang didapat di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d undang – undang penghapusan kekera-san dalam rumah tangga dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara normatif hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan jenis dan jumlah hukuman selama tidak menyimpang dari prinsip serta asas-asas pemidanaan yang berdasarkan pada sanksi minimal dan maksimal dalam pasal yang didakwakan.Sehingga pada kasus ini kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga di jatuhkan hukuman yang sangatlah ringan. The household is a place to form a family which consists of a husband, wife, children, and people who live in the household at a certain time, but in reality the family is often a place for the emergence of various cases of irregularities that cause misery or suffering. , which is done by one family member against another family member. The problem in this study is how the legal process for the criminal act of neglecting people in the household is and how the judges consider in deciding the criminal act of neglecting people in the household in the decision No.2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. used is normative juridical, namely the type of re-search carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed. The nature of the research used in this thesis is descriptive analysis of case decision studies. Data collection techniques are document studies, namely library ma-terials and documents related to problems that are examined to obtain a more com-plete picture. Field Research (Field Research) that the author directly conducts a study at the Medan District Court to take an example of a case regarding Domestic Violence (Abandonment of People in the Household), namely Decision No. 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, the data obtained were analyzed qualitatively to obtain answers to the problems studied. Based on the provisions of Article 5 letter d of the Law on the Elimination of Domestic Violence, it is prohibited for anyone to neglect the household, namely as stipulated in Article 9 of the Law on the Elimination of Domestic Violence. Norma-tively, the judge has the freedom to impose the type and amount of punishment as long as it does not deviate from the principles and principles of punishment based on the minimum and maximum sanctions in the article indicted. which is very light.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;188400001-
dc.subjecttindak pidanaen_US
dc.subjectpenelantaran rumah tanggaen_US
dc.subjectpertimbangan hakimen_US
dc.subjectcrimeen_US
dc.subjectdomestic abandonmenten_US
dc.subjectjudge's considerationen_US
dc.titlePertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.2588/Pid.Sus/Pn.Mdn)en_US
dc.title.alternativeJudge Considerations in Deciding Criminal Actions Abandonment of People in the Household (Study of Decision No.2588/Pid.Sus/Pn.Mdn)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188400001 - Ramanda Pamor Wibowo - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography1.73 MBAdobe PDFView/Open
188400001 - Ramanda Pamor Wibowo - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV364.93 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.