Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1800
Title: Politik Hukum Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Areal HGU PTPN- II Desa Marindal Diwilayah Hukum Polrestabes Medan
Authors: Silalahi, Nelson
Keywords: sengketa tanah
HGU
PTPN II
penguasaan tanah tanpa hak
Issue Date: 2017
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Increasing the need for land is the main cause of land disputes. One of the problems occurring in North Sumatra is the occupation and land grabbing of HGU PTPN II In the village of Marindal Kab.Deli serdang which causes conflict / land dispute between the community and PTPN II. The problem of the claimed land has caused legal problems where PTPN II has made a complaint in Polrestabes Medan in the case of alleged criminal act "Mastering the Land without the authorized license or its proxy" as referred to in Article 6 of Government Regulation Number 51 of 1960, and the foundation of Investigator in conducting Investigation Is Law No. 05 of 1960 on the Basic Agrarian Law Jo Government Regulation No. 51 of 1960 on the Prohibition of Land Use without the rightful authorization or proxy. In this research is focused on the problem of Legal Arrangement of Land Ownership according to Indonesian Positive Law, Land Rights Issues Under Indonesian Land Law, and Legal Policy of Controlling Land Tenancy at PTPN II HGU in Medan Polrestabes Law Area. The study titled political law of land tenure by the community in the area of HGU PTN II in the village of Mariendal in the legal territory of Polrestabes Medan was conducted by normative research method with qualitative approach and using primary legal material derived from the laws, doctrines, journals and legal opinion And used direct observation method as supporting material. The results of this study found that the arrangement of land ownership according to the positive law of Indonesia is divided into two periods period prior to the issuance of Law Number 5 Year 1960 and after the issuance of Law Number 5 Year 1960. The boundaries of HGU based on Article 28 UUPA and technically regulated in Authority granting of Right of Business Use is regulated according to Regulation of State Minister of Agrarian Affairs / Head of BPN Number 3 Year 1999. Legal policy to overcome legal problem of HGU PTPN II Marindal Village Kab. Deli Serdang can be done by litigation or Non litigation.
Description: Peningkatan kebutuhan akan tanah menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan sengketa tanah. Salah satu permasalahan yang terjadi di sumatera utara yakni pendudukan dan pengguasan tanah HGU PTPN II Di desa Marindal Kab.Deli serdang yang menimbulkan konflik/sengketa pertanahan antara masyarakat dengan PTPN II. Permasalahan tanah garapan tersebut telah menimbulkan permasalahan Hukum dimana pihak PTPN II membuat pengaduan di Polrestabes Medan dalam hal dugaan tindak pidana “Menguasai Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1960, serta landasan Penyidik dalam melakukan Penyidikan adalah Undang Undang nomor 05 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1960 tentang tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. Didalam Penelitian ini difokuskan kepada permasalahan terhadap Pengaturan Hukum Kepemilikan Tanah menurut Hukum Positif Indonesia, Tanda Batas-Batas Hak Guna Usaha Menurut Hukum tanah Indonesia, dan Kebijakan Hukum Penanggulangan Penguasaan Tanah Diareal HGU PTPN II di wilayah Hukum Polrestabes Medan. Penelitian dengan judul politik hukum penguasaan tanah oleh masyarakat di areal HGU PTN II di desa Mariendal di wilayah hukum Polrestabes Medan dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan mempergunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal dan pendapat ahli hukum serta dipergunakan metode observasi langsung sebagai bahan pendukung. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaturan kepemilikan tanah menurut hukum positif indonesia dibagi dalam dua masa periode yakni sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Batasan HGU berdasarkan Pasal 28 UUPA dan secara teknis diatur dalam Kewenangan pemberian Hak Guna Usaha diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999. Kebijakan hukum dalam mengatasi permasalahan hukum HGU PTPN II Desa Marindal Kab. Deli Serdang dapat dilakukan dengan jalur litigasi ataupun Non litigasi.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1800
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1511803016_file 1.pdfCover97.46 kBAdobe PDFView/Open
1511803016_file 2.pdfAbstract43.47 kBAdobe PDFView/Open
1511803016_file 3.pdfIntroduction73.68 kBAdobe PDFView/Open
1511803016_file 4.pdfChapter I177.9 kBAdobe PDFView/Open
1511803016_file 5.pdfChapter II189.4 kBAdobe PDFView/Open
1511803016_file 6.pdfChapter III178.55 kBAdobe PDFView/Open
1511803016_file 8.pdfReference72.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.