Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui serta menganalisa Faktor – faktor yang mempengaruhinya. Bentuk penelitian ini tergolong pada, penelitian deskriptif yang menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian ini diselidiki dengan pengamatan atau observasi, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada. Informan pada penelitian ini sebanyak 18 orang. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum berjalan baiknya Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berjalannya dengan baik adalah kurangnya pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, jenis kelamin serta lingkungan tempat tinggal masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), kurangnya anggaran khusus yang di alokasikan untuk peralatan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), seringnya terjadi gangguan jaringan sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan selama 3 hari terkadang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara lebih sering melakukan kegiatan jemput bola baik ke desa, sekolah, maupun melakukan kerjasama dengan Dinas terkait dan pihak swasta, serta lebih meningkatkan iklan bukan hanya di radio tetapi memanfaatkan media cetak serta media sosial, lebih meningkatkan sumber daya khususnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), menganggarkan belanja peralatan cetak KIA seperti printer dan komputer, memindahkan kabel ke depan kantor agar tidak terjadi gangguan dari hewan liar yang ada di lingkungan sekitar kantor sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan menjadi terlaksana, sehingga pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) lebih baik. Policy implementation is a way for a policy to achieve its goals. Implementation is a general process of administrative action that can be investigated at a certain program level, this study aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) service policy in Kotapinang District at the Population and Civil Registration Office of South Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province and to find out and analyze the factors - factors that influence it. The form of this study is classified as descriptive research that uses qualitative data analysis, namely this research is investigated with observation or observation, interview, and describes the state of the object of research based on the facts that exist. The informant in this study was 18 people. Data collection techniques are obtained from interviews, observation, and documentation. While data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawings. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy in Kotapinang Subdistrict in the Population and Civil Registration Office of Labuhanbatu Southern North Sumatra Province has not run well. This can be seen from not running good communication, resources and bureaucratic structures. Factors that influence have not provided well are the lack of knowledge, perception, physical condition, gender and the environment where people live, lack of human resources in charge of child identity card services (KIA), a lack of special budgets that are allocated for service equipment Child Identity Card (KIA), often a network disruption so that the standard operational standard (SOP) has been determined for 3 days, sometimes it is not fulfilled. Therefore, the Population Service and Civil Registration of Labuhanbatu Southern North Sumatra Province, the province of North Sumatra is more often a good shuttle in the village, school, and cooperation with related services and the private sector, and further enhances advertisements not only on the radio but utilizing print media and social media, further enhancing resources, especially human resources that handle children's identity card services (KIA), budgeting KIA printing equipment such as printers and computers, moving cables to the front of the office so there is no disturbance from wild animals in the environment around the office so that the standard service operations (SOP) have been implemented, so that the child's identity card service (KIA) is better.