Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1743
Title: Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi
Authors: Malau, Simon Tonny
Keywords: pemberdayaan masyarakat;partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Issue Date: 2017
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: This study aims to examine the role of Role of Community and Village Empowerment in Increasing Community Participation in Development in Silumboyah Village Siempat Nempu Hulu District through Dairi Village Funds and Village Funds as stated in Village Revenue Budget to know and identify so far Which is the role of the service in increasing the participation of the community and what is done by the office in increasing the community participation in rural development. In addition to knowing the role of service, this study also aims to identify and identify factors that support the increase of Community Participation in Development as well as what factors are inhibiting the Community Participation in Development, as well as efforts made by the Office of Community and Village Empowerment in Increasing Community Participation in Development in Silumboyah Village Siempat Nempu Hulu Subdistrict Dairi Regency. In general what the author thoroughly is almost the same as the entire village in Dairi District. In this study the authors use descriptive research design with a qualitative approach. Sources of data used through primary data by way of interviews and document review and data sekuder in the form of photos and video. Determination of informants using purpose sampling and snow ball. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and conclusion The results showed that the role of the Community and Village Empowerment Service Role is in accordance with the main duties and functions. It's just that the village is still difficult in following the various new laws and regulations about the village especially with the birth of Law No. 6 of 2014 about the village. Where during this society is made as the object of development but with the new law on the village community is the subject of development. In this study the Office of Community and Village Empowerment has a role ranging from the formulation of policies in the form of Regional Regulation, Bupati Regulation and other Decree. In addition the Office of Community Empowerment and Village also plays a role in management that starts from the implementation of deliberations both at village and village levels and also plays a role in the implementation of the use of Revenue and Expenditure Budget Village. Recommendations on the results of this study should be good local government district apparatus, district and village officials always socialize intensively on every program to be done in the region to the local community. It is expected that the District Government through the District Coordination Team consisting of several Regional Apparatus Organizations that are linked to the village in order to more often down to conduct guidance, supervision and evaluation of the program activities that have been accommodated in the Village Revenue Budget to each village. The spirit of mutual assistance in the life of the community will be maintained and it is expected that the government officials, both sub-districts and villages are able to perform their duties in accordance with their respective duties in each activity. So that there is no misunderstanding of each other in carrying out their duties and should in addition to closer to the community, Local Government also approaches community figures, religious leaders and youth leaders so as to create a harmonious relationship
Description: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) untuk mengetahui dan mengidentifikasi sejauh mana peranan Dinas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan apa saja yang dilakukan oleh dinas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain untuk mengetahui peranan dinas, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifiikasi faktor-faktor yang mendukung meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Secara umum apa yang penulis teliti ini hampir sama dengan seluruh desa yang ada di Kabupaten Dairi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan telaah dokumen serta data sekuder berupa foto dan video. Penentuan informan menggunakan purpose sampling dan snow ball. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hanya saja Desa yang masih kesulitan dalam mengikuti berbagai macam peraturan perundang undangan yang baru tentang desa apalagi dengan lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana selama ini masyarakat dijadikan sebagai objek dari pembangunan tetapi dengan undang undang yang baru tentang desa masyarakat adalah subjek dari pembangunan. Dalam penelitian ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peranan mulai dari penyusunan kebijakan berupa Paraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan lainnya. Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berperan dalam manajemen yang dimulai dari pelaksanaan musyawarah baik tingkat dusun dan desa dan juga berperan dalam implementasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Rekomendasi atas hasil penelitian ini adalah Hendaknya Pemerintah Daerah baik aparat kabupaten, kecamatan maupun aparat Desa selalu mensosialisasikan secara intensif terhadap setiap program yang akan dikerjakan di wilayahnya kepada masyarakat setempat. Diharapkan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Kabupaten yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ada hubungannya ke desa agar lebih sering turun untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah ditampung pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) ke setiap desa. Hendaknya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat tetap dipertahankan dan Diharapkan aparat pemerintah baik kecamatan maupun desa mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam setiap kegiatan. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain dalam menjalankan tugasnya serta Hendaknya selain mendekatkan diri dengan masyarakat, Pemerintah Daerah juga melakukan pendekatan dengan tokoh masyakat, tokoh agama dan tokoh pemuda sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/1743
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151801117_file 1.pdfCover111.87 kBAdobe PDFView/Open
151801117_file 2.pdfAbstract80.13 kBAdobe PDFView/Open
151801117_file 3.pdfIntroduction82.81 kBAdobe PDFView/Open
151801117_file 4.pdfChapter I104.56 kBAdobe PDFView/Open
151801117_file 5.pdfChapter II126.8 kBAdobe PDFView/Open
151801117_file 6.pdfChapter III95.82 kBAdobe PDFView/Open
151801117_file 8.pdfReference811.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.