Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/17234
Title: Perlindunhan Hukum Terhadap Buruh yang Tidak Mendapatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Perjanjian Kerja Tertentu (PKWY) pada Masa Pandemi (Studi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara)
Other Titles: Legal Protection for Workers Who Do not Get the Provincial Minimum Wage (UMP) with Certain Work Agreements (PKWY) during a Pandemic (Study at the Manpower Office of North Sumatra Province)
Authors: Munawir, Zaini
Marsella
Fadzillah, Jihan
Keywords: perlindungan hukum
buruh
upah minimum propinsi
UMP
legal protection
labor
rovincial minimum wage
Issue Date: 7-Apr-2022
Publisher: Universitas Medan Are
Series/Report no.: NPM;178400102
Abstract: Upah minimum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai jaring pengaman sangat penting. Sebagai jaring pengaman, upah minimum harus menjadi patokan atau garis minimum dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh agar upah pekerja/buruh tidak merosot tajam sampai pada titik terendah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap buruh yang tidak mendapatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan bagaimana mekanisme penanganan perselisihan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak dipenuhi pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan. Bentuk perlindungan hukum terhadap buruh yang tidak mendapatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upaya perlindungan hukum atas pelanggaran tersebut dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif ialah dengan memberikan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan Norma Ketengakerjaan, penasehatan teknis dan pendampinangan. Upaya represif ialah memberikan peringatan kepada perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran pengupahan, kemudian peninjauan kembali setiap 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun sekali. Jika setelah upaya peringatan dan peninjauan kembali masih terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran pengupahan maka dapat dilakukan upaya represif yustisial non yustisial. Mekanisme Penanganan Perselisihan Mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) Yang Tidak Dipenuhi Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dan lembaga pengadilan hubungan industrial. Mediasi bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih guna mengakhiri perselisihan. Konsiliasi dilakukan dengan membuat perjanjian bersama yang ditanda-tangani oleh para pihak. Arbitrase dilakukan oleh arbiter berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak yang berselisih. The minimum wage in realizing the welfare of workers/laborers as a safety net is very important. As a safety net, the minimum wage must be the benchmark or minimum line in the provision of wages to workers/laborers so that the wages of workers/laborers do not fall sharply to their lowest point. The formulation of the problem in this research is what form of legal protection is for workers who do not get the Provincial Minimum Wage (UMP) with a Specific Time Work Agreement (PKWT) and how is the mechanism for handling disputes regarding the Provincial Minimum Wage (UMP) which is not fulfilled in a Specific Time Work Agreement ( PKWT) at the Manpower Office of North Sumatra Province. The type of research used in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The data collection technique used is library and field. The form of legal protection for workers who do not get the Provincial Minimum Wage (UMP) is that legal protection efforts for these violations are carried out in a preventive and repressive manner. The preventive effort of the North Sumatra Province Manpower Office is to give warnings to employers. The repressive effort carried out by the Manpower Office of North Sumatra Province is to review every 6 months to once a year to ensure the implementation of the warnings given by the previous supervisor. Disputes regarding the Provincial Minimum Wage (UMP) Mechanisms that are Not Fulfilled in a Specific Time Work Agreement (PKWT) at the Manpower Office of North Sumatra Province, can be carried out through mediation, conciliation, arbitration and industrial relations court institutions. Mediation aims to reach or produce an agreement that is acceptable to the disputing parties to end the dispute. Conciliation is carried out by making a collective agreement signed by the parties and witnessed by the conciliator and registered at the industrial relations court to obtain a registration certificate. Arbitration is conducted by the arbitrator based on the written agreement of the disputing parties.
Description: 72 Halaman
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/17234
Appears in Collections:SP - Law of State Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
178400102 - Jihan Fadzilah Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography2.52 MBAdobe PDFView/Open
178400102 - Jihan Fadzilah Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV336.9 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.