Implementasi Kebijakan Pemerintah Deli Serdang Dalam Bidang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Deli Serdang dalam bidang pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Deli Serdang dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang? Strategi apa yang di terapkan oleh pemerintah Deli Serdang dalam mengatasi kendala-kendala pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif. penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Bentuk kebijakan di Dinas pendudukan dan catatan sipil kabupaten deli serdang mengimplementasikan smodel yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood Model ini kerap kali disebut sebagai “The top down approach”, untuk mengatasi persoalan blanko kosong dalam mengtasi kepengurusan EKP maka Sebagai pengganti e-KTP, Disdukcapil Deli Serdang mengeluarkan Surat Keterangan sebagai Pengganti e-KTP. Dikeluarkannya Surat Keterangan sebagai Pengganti e-KTP. Kendala-kendala yang ditemukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang dalam melakukan kebijakan pelayanan kepada masyarakat diantaranya, Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai, Prosedur pelayanan menggunakan pengambilan nomor antrian, oleh sebagian masyarakat dianggap kurang maksimal., Keandalan pegawai dalam memberikan pelayanan masih kurang, kadang terjadi kesalahan penulisan pada dokumen yang dihasilkan, Waktu penyelesaian dokumen kependudukan seringkali tidak sesuai dengan standar operasional yang berlaku, Kedisiplinan waktu dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat masih kurang. Upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil Public service delivery carried out by the government apparatus in various service sectors, especially those concerning civil matters and basic needs of society, its performance is still not as expected. It can be proved that there are still many complaints or complaints from the public and the business world, whether through letters of readers or other complaints media, as well as the procedures that are convoluted, less transparent, less informative, less consistent, limited facilities, inadequate infrastructure, uncomfortable and safe environment, so it does not guarantee legal certainty, time and expense, and there are still many illegal and discriminatory charges. Based on the above background, then the problem in this research is How the government policy form Deli Serdang in the field of public service in the Department of Population and Civil Registry Deli Serdang District, What constraints faced by the government Deli Serdang in applying the policy -public service policy in the Department of Population and Civil Registry of Deli Serdang Regency? What strategy is implemented by the Deli Serdang government in overcoming the obstacles of public service in the Department of Population and Civil Registry of Deli Serdang Regency. The research method used is descriptive analysis. this research approach is done through qualitative approach. This means that the data collected is not a number, but the data comes from interviews, field notes, personal documents, memos, and other official documents. Forms of policy in the Dinas occupation and civil registry of deli districts implement the smodel developed by Brian W. Hogwood This model is often referred to as "The top down approach", to solve the blank blanks problem in managing the EKP then Instead of e-ID card, Disdukcapil Deli Serdang issued a Certificate as a Substitute for e-ID card. Issuance of Certificate as Substitute e-ID card. Constraints found in the Department of Population and Civil Registration Deli Serdang in conducting service policies to the community such as, Infrastructure facilities and infrastructure are not adequate, Service procedures using queue number retrieval, by some people considered less maximal, Reliability employees in providing services still less, sometimes mistakes in the resulting document, Time of completion of residence documents often not in accordance with applicable operational standards, Discipline time in providing services to the community is still lacking. Efforts to realize the excellent service to the people of the Department of Population and Civil Registration Deli Serdang District make Standard Operating Procedures (SOP) as a series of standardized written instructions on the various processes of civil registration and registration services