Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15947
Title: Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Inhalen di Kota Medan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi pada LSM PSAKA Medan)
Other Titles: Legal Protection Against Inhalant Perpetrators in Medan City According to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics (Study on PSAKA Medan NGO)
Authors: Silaen, Hans Yakob Junior
metadata.dc.contributor.advisor: Lubis, Anggreini Atmei
Harahap, Dessy Agustina
Keywords: perlindungan hukum;narkotika;legal protection;narcotics
Issue Date: 21-Apr-2021
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;168400118
Abstract: Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana aturan Hukum atau kebijakan Hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini dalam penanganan pelaku Inhalen (Ngelem), Untuk mengetahui bentuk Perlindungan bagaimana yang diberikan oleh Pihak LSM PUSAKA Medan dalam menanggulangi permasalahan Inhalen (Ngelem). Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Dalam asumsi masyarakat luas narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional No. 03/IV/2002/BNN, bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. LSM PUSAKA ini dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum adalah melakukan pendampingan sampai ke tahap putusan, dan lembaga ini tidak terjun langsung kelapangan dalam menangani kasus ini, lembaga ini menangani kasus selalu mendapat pengaduan dari orang tua si anak, masyarakat dan pihak kepolisian, karena selain lembaga ini berdiri sendiri tetap melakukan kerja sama kepada pihak-pihak yang berwajib dan lembaga pemerintahan. The problem of narcotic abuse becomes very important considering that narcotic drugs have an impact on physically and mentally, and when used in the right dose and under the supervision of a doctor or psychiatrist it can be used for medicinal purposes or research purposes, but if it is misused or used inconsistently. standard treatment can harm its users. The direct effect of narcotics, apart from being moral and physical damage, is also a deadly disease, namely HIV or AIDS as a side effect of narcotics use. The purpose of this research is to find out how the rules of law or legal policies that apply in Indonesia, in this case in the handling of inhalants (Ngelem), are to find out what form of protection is provided by the NGO PUSAKA Medan in overcoming the problem of Inhalants (Ngelem). The research method in this thesis uses Normative Juridical research, while the approach used is the analytical descriptive approach. In the assumption of the wider community, drugs are an abbreviation of narcotics and dangerous drugs. These two words are inseparable parts, because all dangerous drugs tend to be understood as drugs that contain narcotics. Based on the circular letter of the National Narcotics Agency No. 03 / IV / 2002 / BNN, that the standard term used is drugs, as an acronym for narcotics, psychotropic substances and other addictive substances. This NGO PUSAKA, in assisting children who are dealing with the law, is providing assistance to the decision stage, and this institution does not go directly to the field in handling this case, this agency handling cases always receives complaints from parents, the community and the police, because in addition to an institution It stands alone and continues to collaborate with the authorities and government agencies.
Description: 77 Halaman
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15947
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168400118 - Hans Yakob Junior Silaen - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography586.79 kBAdobe PDFView/Open
168400118 - Hans Yakob Junior Silaen - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV387.61 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.