Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pajak USU Kota Medan dalam Tindak Pidana Pungutan Liar

Abstract

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang, permasalahan yang di ajukan dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap usaha mikro kecil dan menengah di pajak usu kota medan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam tindak pidana pungutan liar di pajak usu kota medan. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis Normatif. Dari data sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan deskriptif analisis dan disampaikan dengan metode deskriptif, serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah dilakukan pembahasan. Faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di Pajak Usu kota Medan ialah tidak memiliki pekerjaan, rasa ingin mendapatkan dengan cara cepat atau praktis, dan menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan lebih dengan cara cepat serta rasa takut masyarakat untuk melaporkan kejahatan pungutan liar kepada pihak yang berwajib, Perlindungan hukum terhadap terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam tindak pidana pungutan liar di pajak usu kota medan dengan dibentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau yang biasa di sebut satgas saber pungli sesuai dengan amanat peraturan presiden no.87 tahun 2016 dan penerimaan aduan oleh pelaku usaha kepada pengelola pajak usu kota medan. Illegal levies or commonly abbreviated as extortion can be interpreted as levies made by and for the personal benefit of officers illegally or violating the rules. Extortion is a form of abuse of authority that has the aim of facilitating matters or fulfilling the interests of the party paying the levy. So it can be concluded that extortion involves two or more parties, be it service users or unscrupulous officers who usually make direct contact to carry out secret or overt transactions, where in general extortion that occurs at the field level is carried out briefly and usually in the form of money, problems What is proposed in this thesis are what are the factors causing the occurrence of illegal levies on micro, small and medium enterprises in Medan city usu tax, and how the legal protection for micro, small and medium enterprises in criminal acts of extortion in the Medan city usu tax. To obtain accurate research data, Normative juridical research methods are used. From the secondary data collected then analyzed using descriptive analysis and presented with descriptive methods, and data collection methods used are literature study and field studies. After discussion. The factors causing the levies of liars against small and medium sized business actors in Medan are not having a job, wanting to get a quick or practical way, and justifying any means to get more profit from the fast way and the public's fear of reporting the crime of liars, legal protection for perpetrators micro, small and medium enterprises in the criminal act of levying liars in the Medan City USU tax with the establishment of a task force for cleaning up the collection of liars or commonly called the Saber Extortion Task Force in accordance with the mandate of Presidential Regulation No. 87 of 2016 and the receipt of complaints by business actors to the City Usu Manager Medan.