Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Kasus Penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka merupakan perbuatan pidana. Demikian pula kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dibutuhkan suatu instrument hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia Dalam penelitian ini penulis menemukan masalah yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga, kemudian apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus penganiyaan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban penganiayaan dalam rumah tangga, untuk mengetahui kendala Kepolisian Daerah dalam mengimplementasikan perlindungan korban penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normtif dengan mengumpulakan Bahan hukum sekunder yaitu, suatu bahan yang sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku, peraturan perundang-undangan karya ilmiah dan sebagainya serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.. Melakukan wawancara dengan narasumber pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penganiayaan dalam rumag tangga sebagaimana dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada Pasal 10 Pencantuman hak-hak korban dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2004, oleh pihak kepolisian daerah Sumut dengan membantu membuat laporan, melakukan rehabilitasi terhadap korban. Kendala yang dihadapa pihak Kepilisian dalam kasus tersebut adalah korban mencabut laporan karena takut dan malu dengan alasan masalah keluarga adalah aib Persecution is deliberately causing bad feelings (suffering), causing pain, causing injuries to the criminal offense. Likewise, violence against women is a form of action that is against the principles of humanity. That is the act of violence against women is one of the acts that violates Human Rights (HAM) so that a national legal instrument is needed to eliminate violence against women in Indonesia. In this study, the authors found a problem, namely how the form of legal protection for women in cases of domestic abuse, then whether the schools placed by the North Sumatra Regional Police in providing legal protection for women in cases of domestic abuse. The research objective is to see the legal protection of women in victims of domestic abuse, to supervise the Regional Police in implementing the protection of victims of abuse against women in the household. The research method used is juridical normative by collecting secondary legal materials, namely materials that support primary legal materials, in the form of books, laws and regulations on scientific papers and so on, as well as other archives related to problems in the research location. with sources from the North Sumatra Regional Police. The legal protection provided to victims of abuse in the victim's household is stated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Article 10 Inclusion of victims' rights in Article 10 of Law no. 12 of 2004, by the North Sumatra police by helping to make reports, rehabilitating victims. The obstacle faced by the Police in this case was that the victim withdrew the report out of fear and embarrassment on the grounds that family problems were a disgrace.