Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Hubungkan dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (StudiKasus Putusan Nonor:118/Pid.Sus/2014/PN.Kng)

Abstract

Aborsi atau pengguguran kandungan merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi pada saat sekarang dimana terdapat pihak yang pro dan kontra dimasyarakat atas aborsi tersebut.Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana jumlah kasuspun dari tahun ketahun terus meningkat serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan,hal ini bisa dilakukan oleh remaja yang terlibat hubungan seks bebas dan lain-lain.Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provokatus medicialis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana petimbangan Hakim dalam majatuhkan hukuman dan kendala bagi Hakim dalam pemberian sanksi terhadap pelaku melakukanaborsi ditinjau dari aspek hukum pidana,Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia memiliki kepastian hukum terhadap pelakuyang melakukan perbuatan tindak pidana aborsi yang terjadi saat sekarang Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu cara meneliti bahan pustaka dengan pendekatan studi kasus tindak pidana aborsi . Sifat penelitian ini Dekristif Analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat. Dengan menganalisis putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng,diperkuat dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negari Medan. Perbuatan aborsi yang dilakukan perempuan tersebut adalah pengguguran kandungan dengan sengaja(abortus provokatus criminalis ) karena merupakan akibat hubungan seks bebas dengan kakak iparnya sebagaimana perbuatan tersebut melangar pasal194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak sesuai ketentuan pasal75ayat(2)dan juga tidak sesuai dengan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 4 Tahun 2005 tentang menetapkan ketentuan melakukan Aborsi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abortion or abortion is a matter of great controversy at this time where there are parties who are pro and contra in the community for this abortion. This is because the abortion that occurs today has become an actual thing and the events can occur anywhere the number of cases from year to year It continues to increase and can be done by various groups, this can be done by adolescents who are involved in free sex and others. However, in positive law in Indonesia, the act of abortion in certain cases can be justified if it is a medicialis provokatus abortion. Meanwhile, generalized abortion becomes a criminal act, better known as criminal provocate abortion. The problems in this thesis are how the judges consider the sentence and the obstacles for judges in imposing sanctions on perpetrators of abortion in terms of criminal law aspects, Law Number 36 of 2009 concerning Health, so it can be seen that the existing laws and regulations in Indonesia have legal certainty for the perpetrators who commit the current abortion crime. The nature of this research is descriptive analysis is to describe the prevailing laws and regulations or positive law associated with legal theory and practice of implementing positive law contained in society. By analyzing the decision Number: 118 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kng, it was strengthened by conducting interviews with the Medan District Court Judges. The abortion committed by the woman was a deliberate abortion (abortion provokatus criminalis) because it was the result of free sex with her brother-in-law as this act violates Article 194 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health, does not comply with the provisions of Article 75 paragraph (2) and also does not. in accordance with the Fatwa of the MUI (Indonesian Ulema Council) Number 4 of 2005 concerning the stipulation of provisions for having an abortion.