Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13948
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHasibuan, M Aswin-
dc.contributor.advisorLubis, Anggreini Atmei-
dc.contributor.authorEfridawati-
dc.date.accessioned2021-05-20T06:57:53Z-
dc.date.available2021-05-20T06:57:53Z-
dc.date.issued2015-04-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13948-
dc.description55 Hlmen_US
dc.description.abstractEksistensi IMB di Kabupaten Deli Serdang telah ditegaskan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang No. 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu yang menjelaskan bahwa untuk setiap kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Deli Serdang masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Selanjutnya disebutkan juga bahwa setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan dalam izin membangun (memiliki IMB), harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan peraturan bangunan di daerah Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana kebijakan fungsi pelayanan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam Implementasinya terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan upaya apakah yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mengatasi kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu. Pelaksanaan Perda tersebut dibuat dalam upaya mewujudkan program penyempurnaan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah yang pesat melakukan pembangunan, yang menyatukan konsep baru dan lama, walaupun sampai saat ini, belum adanya konsep tata ruang yang jelas dan tegas yang mengakibatkan Kabupaten Deli Serdang telah mengalami masalah banjir dan kemacetan sistem lalulintas yang semakin parah, akibat pengaturan tata bangunan belum sejalan dengan peruntukan tata ruang. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti penting dan manfaatnya memiliki IMB. IMB's existence in Deli Serdang has been confirmed in the Regional Regulation (Perda) No. Deli Serdang 6 In 2011 On Licensing Certain explains that for every development activity in the district of Deli Serdang society must first take care of and to obtain building permit. Furthermore, it states that any building that does not meet the requirements in building permits (have IMB), have to be demolished or made adjustments to comply with building regulations in Deli Serdang regency. The problem posed is how the service functions of the Office of Policy and Mining Settlements Deli Serdang in granting building permit (IMB), the obstacles are faced by the Department of Human Settlements and the Mining District of Deli Serdang in the implementation of the Building Permit (IMB) and whether the efforts undertaken Department of Human Settlements and the Mining District of Deli Serdang in order to overcome the obstacles towards the standard of service provision Building Permit. Results of research and discussion to explain the implementation of the provision of building permit, made with reference to the Regional Regulation No. 6 In 2011 On Licensing Certain. Implementation of the regulation made in efforts to achieve improvement program Deli Serdang as the area rapidly developing, which brings together new and old concepts, although until recently, the lack of spatial concepts clear and unequivocal that resulted in Deli Serdang district has experienced flooding problems and System traffic congestion is getting worse, due to the arrangement of the buildings has not kept pace with the spatial allocation. Constraints faced in the implementation of the provision of building permit is the low level of public awareness of the importance and benefits have IMB.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;118510035-
dc.subjectkebijakan izinen_US
dc.subjectpelayanan izin bangunanen_US
dc.subjectpolicy permitsen_US
dc.subjectservices constructionen_US
dc.titleKebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdangen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Government Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118510035 - Efridawati - Fulltext.pdfFulltext265.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.