Peran Penyidik Polri Dalam Kasus Penanggunangan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Anak dan Dewasa

Abstract

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan memberantas penyalahgunaan Narkotika tersebut perlu senua komponen penegak hukum termasuk masyarakat ikut serta didalamnya untuk memberantas peredaran gelap Narkotika. Sebagai payung hukum telah dikeluarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dimana didalam Konprensi PBB tentang pemberantasan narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratipikasi dengan Undang-Undang No.2297 tentang pengesahan PBB dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika. dengan demikian dengan undang undang yang brau diharapkan akan lebih efektif mencegah dan meberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika. To further improve control and supervision as well as prevention and Eradicating the abuse of Narcotics requires all components of enforcement law, including the community, participate in it to eradicate illicit trafficking Narcotics. As a legal umbrella, Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 1997 concerning narcotics which in the UN Conference on the eradication of narcotics and psychotropic substances in 1988 which has been ratified by Law No.2297 concerning UN approval in the eradication of illicit narcotics trafficking. Thus, with a new law, it is hoped that it will be more effective in preventing and eradicating the abuse and illicit trafficking of narcotics, including to prevent the territory of the Republic of Indonesia from being used as a means for transit and targets for illicit narcotics trafficking.