Analisis Hukum Pemberian Kredit Kepada Usahan Kecil dalam rangka Pemberdayaan Ekoni Kreakyatan di Provinsi Sumatare Utara

Abstract

balam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan (usaha kecil), pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari ~rkrooitan sampai dengan memooahkan masalah ~masaran antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peneilt!an !ni memakai metode peneih!an hukum normatif dengan pendekatan empirical berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian semua data disajikan secara sistematis untuk dianalisis dengan metooe deduktif. Populasi terdiri dari 32 kabupaten/kota yang ada di Surnatera Utara, namun sampel secara purposive ditentukan 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Jangka waktu penelltlan Im berdurasl 2 ( dua) tahun dengan target penelitian berorientasi pada: kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah perihal pemberdayaan usaha kecil di Indonesia pada umumnya dan di Surnatera Utara pada khususnya, model pemberdayaan masyarakat yang dapat didesiminasikan, publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi dan buku teks dan buku ajar. Keterbatasan pembiayaan bagi pengembangan UMKM, merupakan perooalan klasik yang banyak dijumpai di negara oodang berkembang. Hal itu mempengaruhi tingkat produksi dan pertumbuhannya. Dana-dana publik yang disediakan negara untuk pengembangan UMKM disalurkan melalui lembagaiembaga finansiai khusus, seperti misainya bank pembangunan industri dan agrobisnis. Bank-bank komersial diharapkan mampu mendorong partisipasinya di sektor ini melalui kuota peminjaman, subsidi, pemasukan pajak, dan penjaminan terhadap kegagalan.