Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11795
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLimbong, Dayat-
dc.contributor.advisorIsnaini-
dc.contributor.authorHarahap, Muhammad Tahir-
dc.date.accessioned2020-03-18T01:50:25Z-
dc.date.available2020-03-18T01:50:25Z-
dc.date.issued2019-04-25-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11795-
dc.descriptionPelaksanaan pendaftaran tanah amat sangat penting dalam kaitannya dengan tertib administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA, diselenggarakannya dalam rangka menjamin kepastian hukum (rechtskadaster/legal cadastre), kemanfaatan dan keadilan. Secara lebih rinci tujuan pendaftaran tanah diuraikan dalam Pasal 3 PP No. 24 tahun 1997. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak tanah dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah dan bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sesuai dengan karekteristik perumusan masalah yang diajukan maka metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang dikaitkan dengan peraturan terkait di bidang pertanahan khususnya Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum tentang pelaksanaan pendaftaran tanah ditemukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan diatur dalam Peraturan Pemeirntah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana pengaturan tersebut dibuat untuk menciptakan kepastian hukum atas hak yang ada, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kaitannya dengan pemilikan tanah serta kemanfaatan bagi pemilik tanah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran tanah. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak tanah dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah adalah merupakan tujuan pendaftaran tanah tersebut karena dengan dilakukanya pendaftaran tanah berarti akan tercipta kepastian hukum, kepastian hak serta tertib administrasi pertanahan sehingga semua pihak terlindungi dengan baik, baik pemegang sertifikat, pemegang hak atas tanah, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah maupun pemerintah sebagai penyeleggara negara. Hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah meliputi: Faktor masyarakat, Kurangnya proses sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, faktor birokrasi dan faktor sarana dan prasarana.en_US
dc.description.abstractThe implementation of land registration is very very important in relation to orderly land administration. Registration of land As stipulated in Article 19 of the LoGA, it is held in the framework of guaranteeing legal certainty (rechtskadaster / legal cadastre), benefit and justice. In more detail the purpose of land registration is described in Article 3 PP No. 24 of 1997. The problems raised in this study include: how the legal regulation regarding the implementation of land registration, how to protect the law for holders of land rights in relation to land registration and how obstacles in implementing land registration through Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration . In accordance with the problem formulation characteristics proposed, the research method applied is a normative juridical approach. Where the approach to the problem is done by examining various legal aspects. The normative juridical approach is used by looking at the laws and regulations governing land registration in Deli Serdang Regency, which are associated with related regulations in the land sector, especially Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. The results of the study and discussion explaining the legal arrangements regarding the implementation of land registration were found in Article 19 of Law Number 5 Year 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations and stipulated in Government Regulation No. 10 of 1961 which was changed to Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, where the arrangement was made to create legal certainty over existing rights, justice for all Indonesian people in relation to land ownership and benefits for landowners in relation to the implementation of land registration. Legal protection for holders of land rights certificates in relation to land registration is the purpose of land registration because land registration means legal certainty, certainty of rights and orderly land administration so that all parties are well protected, both certificate holders and land rights holders. , third parties that obtain land rights and the government as the state government. Obstacles in the implementation of land registration through Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration include: Community factors, Lack of socialization and legal counseling processes to the public, bureaucratic factors and facilities and infrastructure factors.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;171803016-
dc.subjectperaturan pemerintahen_US
dc.subjectpendaftaran tanahen_US
dc.subjectgovernment regulationen_US
dc.subjectland registrationen_US
dc.titleAnalisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Deli Serdangen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
171803016 - Muhammad Tahir Harahap - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography753.71 kBAdobe PDFView/Open
171803016 - Muhammad Tahir Harahap - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV232.93 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.