Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11722
Title: Peranan Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Cek/ Bilyet Giro dalam Pembayaran Hutang yang Menimbulkan Onrechmatigdaad (Studi pada Subdit II Ditreskrimum Polda Sumut)
Authors: Latif, Budi Abdul
metadata.dc.contributor.advisor: Ediwarman
Zulyadi, Rizkan
Keywords: peranan penyidik;tindak pidana;cek kosong;role of investigator;blank check crime;crime
Issue Date: 11-Aug-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161803035
Abstract: The implementation of payments through blank check checks is one of the modus operandi of modern crimes today. As a crime, payments through blank checks can be classified and included in fraudulent crimes. The crime of crime (bedrog) is contained in Chapter XXV Book II of the Criminal Code from Articles 378 to Article 395. The original title of this chapter is bedrog which is interpreted by many experts as fraud, or there is also translating it as cheating. The problem in this research is how the legal rules governing the accountability of criminal acts of checks / bilyet giro in debt repayments that give rise to Onrechmatigdaad (acts against the law), what is the role of investigators in handling criminal offense checks / bilyet giro in debt payments that cause Onrechmatigdaad (deeds against the law) and what obstacles faced by investigators in handling criminal acts of checks / bilyet giro in debt repayments resulting in the termination of investigations. The empirical juridical legal research research method is the method of research conducted to obtain primary data and find. The nature of this research is descriptive analyst, the meaning is that from this research it is expected to obtain a detailed and systematic description of the problems to be studied. Check arrangements are regulated in Article 178 through Article 229 of the Trade Code. The legal rules of liability for criminal acts of checks / bilyet giro in debt repayments which give rise to Onrechmatigdaad (acts against the law). Viewed from the perspective of criminal law, the issuance of blank checks is included in fraud. Fraud is contained in Article 378 of the Criminal Code, namely: "Anyone with a view to benefiting himself or another person by means of violating the law, by using a false name or false dignity, by deception or by a series of lies moves another person to surrender an object to him or to give debt or write off receivables, threatened because of fraud with imprisonment for a maximum of 4 years. evidence and witnesses, in this case the investigator has received a report and conducted an examination of the reported party, reporter and witnesses and evidence of suspected criminal fraud, obstacles faced by investigators in handling criminal offense checks / bilyet giro in payment debt so the occurrence of termination of the investigation is because after examination of witnesses and evidence of the case is declared not included in the criminal act, because of a civil claim committed by the reported party against the complainant, but due to a pretrial claim by the complainant, the investigation examination continues until now.
Description: Pelaksanaan pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu modus operandi kejahatan modern dewasa ini. Sebagai suatu kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Titel asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pertanggung jawaban tindak pidana cek/ bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum), bagaimana peranan penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum) dan kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang sehingga terjadinya pemberhentian penyidikan. Metode penelitian penelitian hukum yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 KUH Dagang. Aturan hukum pertanggung jawaban tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum). Dilihat dari perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yakni: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmaksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkain kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Peranan penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang yang menimbulkan Onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum) adalah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tempat perkara dan pemeriksaan bukti-bukti dan saksisaksi, dalam kasus ini penyidik sudah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, pelapor dan saksi-saksi dan bukti terhadap kasus yang diduga tindak pidana Penipuan, Kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana cek/bilyet giro dalam pembayaran hutang sehingga terjadinya pemberhentian penyidikan adalah dikarenakan setelah pemeriksaan saksi-saksi dan bukti kasus dinyatakan tidak termasuk dalam tindak pidana, karena adanya tuntutan perdata yang dilakukan oleh terlapor terhadap pelapor, namun karena adanya tuntutan praperadilan oleh pelapor, maka pemeriksaan penyidikan tetap dilanjutkan sampai saat ini.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11722
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161803035 - Budi Abdul Latif - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography1.03 MBAdobe PDFView/Open
161803035 - Budi Abdul Latif - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV415.55 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.