Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10853
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZulyadi, Rizkan-
dc.contributor.authorPrantiarto, Bagus-
dc.date.accessioned2019-10-03T02:48:57Z-
dc.date.available2019-10-03T02:48:57Z-
dc.date.issued2019-04-05-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10853-
dc.descriptionTindak pidana yang dilakukan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada warga sipil dan mengakibatkan warga sipil ( korban) mengalami kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh shari tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayan kepada warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer apa bila tebukti oknum TNI yang melakukan tindakan kriminal proses penyelesaianya perkara militer di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil, bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penyaniayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen putusan pengadilan militer medan dan studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, Undang-Undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Studi lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, yang dilakukan pada Pengadilan Militer Medan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil yaitu, sikap Prajurit tentara yang masih apatis merasa bahwa dirinya berbeda dengan warga sipil biasa. Pada Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/1V/2018 penyebab para pelaku melakukan penganiayaan karena diremehkan oleh para korban. Proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD umunya dilakukan melalui pengadilan militer, mengingat TNI memiliki peradilan Khusus yang berbeda dengan warga sipil maupun pejabat negara, kepolisian, ataupun lainnya. Pada dasarnya hal ini telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Anggota TNI yang melakukan pemukulan terhapat warga dapat dikenakan Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulagi terjadinya tindak pidana penyaniayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil dapat dilakukan dengan cara penaranan oleh atasan terhadap para anggota prajurit agar tidak cepat terpancing emosi apabila terjadi perseteruhan dijalan atau diluar lingkungan TNI bertemukan dengan warga sipil karnah akan menyebabkan tercorengnya citra TNI, dan seharusnya tetap bisa menahan diri tidak mudah emosi agar tetap tenang agar kondisi tetap kondusif.en_US
dc.description.abstractCriminal acts carried out by a member of the Indonesian Armed Forces (TNI) to civilians and resulted in civilians (victims) experiencing physical injury losses or material or formal losses in this case are very unfortunate because the TNI members should be examples of shari tauladan to civilians rather than become a poor example with his behavior that makes or tarnishes the image of the TNI because his behavior is not praiseworthy to commit criminal acts of mistreatment of civilians will be subject to strict sanctions by superiors (ANKUM) and the process will enter into Law No. 31 of 1997 concerning the court What if the military proves that the TNI has committed a criminal act in the process of resolving military cases in Indonesia. The problems in this study are the factors that cause criminal acts of abuse by TNI personnel to civilians, how the process of resolving persecution cases within the Army and how efforts can be made to overcome the occurrence of criminal acts of abuse by TNI personnel to civilians. The research method used is library research, namely research carried out based on reading materials, by reading books, laws, journals and opinions from scientific and legal experts who are scientifically related to problems discussed in writing this essay. Field studies (Field Research), namely research conducted directly on the object. Hold data collection by obtaining data, information and information from relevant agencies, carried out at the Medan Military Court. Factors causing criminal acts of abuse by TNI personnel to civilians, namely, the attitude of soldiers who are still apathetic feel that they are different from ordinary civilians. In Decision Number: 42-K / PM.1-02 / AD / 1V / 2018 the causes of the perpetrators of torture were underestimated by the victims. The process of resolving persecution cases within the Indonesian Army is generally carried out through military courts, considering that the TNI has a special court that is different from civilians or state officials, the police, or others. Basically this has been determined as stipulated in Article 9 paragraph (1) of Law No.31 of 1997 concerning military justice. TNI members who beat people can be charged Efforts that can be taken to deal with criminal acts of torture by TNI personnel to civilians can be carried out by way of supervision of members of the soldiers so that they are not provoked if there is a dispute on the street or outside the TNI with defunct civilians it will cause the image of the TNI to be tarnished, and it should still be able to refrain from remaining calm so that conditions remain conducive.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;158400049-
dc.subjectcrimeen_US
dc.subjectpersecutionen_US
dc.subjectTNI personsen_US
dc.subjecttindak pidanaen_US
dc.subjectpenganiayaanen_US
dc.subjectoknum TNIen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/IV/2018)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158400049 - Bagus Prantiarto - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
chapter IV408.38 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
158400049 - Bagus Prantiarto - Fulltext.pdffulltext954.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.