Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10601
Title: Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)
Authors: Purba, Rama Sari Atiwiz
metadata.dc.contributor.advisor: Mubarak, Ridho
Rafiqi
Keywords: hukum pidana;wna ke indonesia;imigrasi;criminal law;citizen;immigration
Issue Date: 4-Oct-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;148400018
Abstract: Immigration related to crime and offenses, and have legal consequences with the imposition of legal sanctions, are better known as immigration crimes. Immigration crime is a form of legal act characterized by the arrival or presence of foreigners in the territory of the Republic of Indonesia and the discharge of Indonesian citizens to the territory of other countries by using or not having immigration travel documents. The problems discussed in the writing of this thesis is how the legal arrangement of foreigners to Indonesia without going through the examination of immigration officials and how law enforcement against foreigners to Indonesia without going through the examination of immigration officials. Methods of data collection is by Library Research (Library Research): In this library research writers do by studying books, scientific articles, magazines and materials that are theoretical that can serve as the basis or foundation of thought in the manufacture of thesis this. Field Research (Field Research): Through this method, the authors will conduct field research to obtain data by conducting direct research to the Medan District Court, and in this case the author will examine the case in accordance with the proposed title. The results of this study of legal arrangements concerning the effect of criminal law of foreign nationals to Indonesia without going through the examination of immigration officials are set forth in the basic provisions of the arrangements in Article 8 and Article 9 of the Immigration Law. 6 Year 2011 and also on Article 3, Article 20 and Article 21 of Government Regulation No. 31 of 2013 on the Implementation of Law Number 6 Year 2011 on Immigration and Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2014 concerning Passport Ordinary And Travel Letters Like Passports. Law enforcement against criminal acts of foreign nationals to Indonesia without going through immigration officer's examination then to the perpetrator may be subject to administrative sanction and criminal sanction that is at Decision No. 1474 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn, the perpetrators who entered the territory of Indonesia without going through the examination of immigration officials have violated Article 113 of Law no. 6 of 2011 on immigration and sentenced to imprisonment for six months. Immigration policy efforts to regulate the traffic of people in the border region are carried out properly and correctly through a management of border areas.
Description: Keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dan bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Metode pengumpulan data adalah dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research): Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini. Penelitian Lapangan (Field Research): Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan. Hasil penelitian ini pengaturan hukum tentang akibat hukum pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dituangkan dalam ketentuan dasar pengaturan pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 dan juga pada Pasal 3, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu pada Putusan No. 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, para pelaku yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi telah melanggar Pasal 113 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan dihukum pidana penjara selama enam bulan. Upaya kebijakan keimigrasian melakukan pengaturan terhadap lalu lintas orang di wilayah perbatasan dilakukan dengan baik dan benar melalui suatu manajemen pengaturan wilayah perbatasan.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10601
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148400018 - Rama Sari Atiwiz Purba - Fulltext.pdfFulltext753.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.