Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10362
Title: Indek Kepuasan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kualitas Pelayanan Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara
Authors: Praptana, Agus
metadata.dc.contributor.advisor: Sihombing, Marlon
Tarigan, Usman
Keywords: kepuasan pegawai negeri sipil;kualitas pelayanan;indek kepuasan masyarakat
Issue Date: 13-May-2013
Publisher: Universitas Medan Area
Description: Penelitian ini mengetahui persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap pelayanan yang telah dilakukan di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara. Indeks Kepuasan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dalam Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara dan hambatan Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004. Latar belakang masih adanya keluhan dari masyarakat bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai masih adanya berbagai keluhan dari masyarakat yang disampaikan melalui media massa sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data kemudian menarik kesimpulan. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Regional VI Badan Kepegawain Negara dalam Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah unsur persyaratan pelayanan dengan nilai 3.11 masih belum optimal sehingga mempengaruhi dalam unsur kecepatan pelayanan nilai 3.18. Kenyamanan dan keamanan menjadi penilaian tertinggi yaitu sebesar 3.40 (sangat baik), tetapi tetap harus mengedepankan inovasi-inovasi untuk rnemudahkan informasi dapat diterima oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan pembinaan kepada petugas pelayanan publik untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mengembangkan sistim komunikasi dan informasi secara maksimal. Karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan survey tentang indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang ada di Kantor Regional VI Badan Kepegawaiian Negara. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kinerja aktualnya.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10362
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111801039_Agus Praptana.pdfFulltext2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.