Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10244
Title: Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Investasi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan
Authors: Jauhari, Iman
Siregar, Taufik
Sembiring, Rina Lestari Br
Keywords: investasi daerah
pendapatan asli daerah
Issue Date: 21-Apr-2014
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Indonesian territory is divided into provinces , districts , and autonomous city. Because of the diversity of autonomous regions in Indonesia requires the existence of schemes whereby inequality is not getting wider area, and areas rich help the poor areas. In this system, the delegation of authority (decentralization) coincided with the delegation of authority (deconcentration) and assistant task. Through its authority to regulate and manage the interests of the community, the region will work to improve the economy in accordance with the conditions, needs and abilities. Local authority through decentralization is expected to provide maximum services to the business community in the area, both locally, nationally, regionally and globally. In this study the problem to be answered are : 1 . How regulation on investment in the city field, 2 . How investment policy in Medan , 3 . How constraints in implementing the investment policy in Medan. This research is a descriptive study. This study uses the approach and the symptoms of a group of subjects who became the object of research or phenomenological nature, which seeks to understand the meaning of events and its relation to the ordinary people in particular situations. The results showed that the law setting the investment regions governed by local regulations are an indirect means of a source of income for the local economic development community. Investment policy implemented by the government of Medan, among others, make up the regional investment office in Medan, Medan formed Business Forum ( MBF ) , and prepare an integrated service unit ( upt ) one roof. Constraints faced by the Government of Medan in increasing investment in service quality is still low bureaucracy, the length of time required for the licenses, and the high cost of investment.
Description: Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota otonom. Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin Iebar, dan daerah yang kaya membantu daerah yang miskin. Dalam sistem ini, penyerahan wewenang ( desentralisasi) berbarengan dengan pelimpahan wewenang ( dekonsentrasi) dan tugas perbantuan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan berupaya meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuannya. Kewenangan daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global. Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin dijawab adalah: 1. Bagaimana pengaturan mengenai investasi di kota medan, 2. Bagaimana kebijakan investasi di Kota Medan, 3. Bagaimana kendala dalam menerapkan kebijakan investasi di Kota Medan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan gejala-gejala subyek suatu kelompok yang menjadi obyek penelitian atau bersifat fenomenologis, yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mengenai investasi daerah diatur melalui Perda-perda yang merupakan sarana tidak langsung yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk membangun perekonomian masyarakat. Kebijakan investasi yang diterapkan Pemerintah Kota Medan antara lain membentuk institusi kantor penanaman modal daerah kota Medan, membentuk Medan Bisnis Forum (MBF), dan mempersiapkan unit pelayanan terpadu (upt) satu atap. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan investasi berupa Masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan, dan tingginya biaya investasi.
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10244
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101803047_Rina Lestari Br. Sembiring.pdfFulltext1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.