1. Digital Repository Universitas Medan Area
2. Master Theses (MT)
3. MT - Master of Public Administration

Title:	Kinerja Pemerintahan Kecamatan di Era Otonomi Daerah di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh
Authors:	Taufani, Rizki Amara
metadata.dc.contributor.advisor:	Kariono Warjio
Keywords:	kinerja;otonomi daerah;pemerintahan kecamatan
Issue Date:	12-May-2012
Publisher:	Universitas Medan Area
Description:	Sebelum adanya otonomi daerah, Kecamatan sebagai wilayah administratif dari Kabupaten, dan bertindak sebagai promotor pembangunan dan mendominasi Desa. Setelah adanya otonomi daerah, Kecamatan diposisikan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dan bertindak sebagai fasilitator pembangunan di wilayah kerjanya, serta tidak lagi mendominasi Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja Pemerintahan Kecamatan di era Otonomi Daerah di Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang berhubungan dengan kinerja Pemerintahan Kecamatan Manyak Payed di era Otonomi Daerah. Sasaran penelitian ini adalah Camat. Sekretaris Camat, Kabag, Kasi, Staf, Kepala Desa, BPD, masyarakat di wilayah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan khusus untuk masyarakat menggunakan aksidental atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok sebagai informan. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi yaitu memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan atau mencocokkan antar data yang didapat di lapangan. Kemudian untuk metode analisa data menggunakan metode analisis kualitatif model mengalir. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan setelah adanya otonomi daerah adalah sebagai berikut: pertama adanya kewenangan pengurusan perijinan yang sebelumnya ditangani Kabupaten; kedua, dalam membiayai anggaran rutin dan pembangunan Kecamatan Manyak Payed masih juga menggunakan dari APBD; ketiga, kesiapan SDM Kecamatan Bulu masih perlu terus diupayakan seiring kemajuan jaman, sehingga pegawai mampu memanfaatkan teknologi komputer untuk mendukung pelayanan; keempat, adanya peningkatan peran Pemerintah Kecamatan Bulu dari wilayah administratif kini telah berubah menjadi Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja dan bertindak sebagai fasilitator pembangunan di daerahnya; kelima, program pembangunan yang direncanakan oleh Kecamatan Manyak Payed lebih berbobot dan sesuai kebutuhan masyarakat karena dibuat atas beberapa pertimbangan, saran dan masukan dari Dinas, lnstansi, Kepala Desa dan BPD (botton-up planning); keenam, adanya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan terutama yang menyangkut birokrasi pengurusan perijinan yang dilimpahkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang kepada Kecamatan Manyak Payed; ketujuh, adanya prinsip transparansi dalam penyelenggaran pemerinatahan, karena dalam memecahkan masalah dan pembuatan kebijakan, Kecamatan berusaha melibatkan Kepala Desa, BPD, Dinas/Instansi.
URI:	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10236
Appears in Collections:	MT - Master of Public Administration

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.