Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri Cabang Binjaidi Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku dimana ada suatu fenomena ketidakseimbangan kedudukan antara pihak bank dan calon debitur pada saat akan dilakukannya perjanjian kredit tersebut. Hal inidikarenakan kedudukan bank sebagai surplus spending, unit berhadapan dengan calon debitur sebagai defisit spending unit, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit sebagai kontrak baku akan meniadakan posisi tawar debitur. Untuk meninjau pelindungan hukum bagi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, maka perlu dikaji kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku tersebut dengan menekankan kepada analisis klausula-klausula yang melemahkan kedudukan debitur untuk menentukan potensi terjadinya kerugian bagi debitur. Kehadiran Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan pasal 18 mengenai ketentuan pencantuman klausula bakuakan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, sehingga akan dikaji mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai salah satu jenis kredit yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.